KABAR MADURA | Ingin menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja wakil rakyat tingkat pusat, sejumlah aktivis mahasiswa mendemo kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Senin (26/08/2024).
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam gerakan Sumenep Menggugat itu menyampaikan sejumlah tuntutan yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah anggota dewan.
Korlap Aksi Sumenep Menggugat Moh Faiq menyebut, di antaranya tuntutan itu meminta bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jika tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami juga menuntut para elite politik, para ketua umum partai dan para pimpinannya untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompoknya,” kata Faiq.
Tuntutan juga ditujukan untuk anggota DPRD Sumenep agar dapat menuntaskan janji-janji politik dan menjamin kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat pinggiran.
Tidak hanya itu, massa aksi juga meminta aparat keamanan untuk menghentikan tindakan dan cara-cara kekerasan. Kemudian menuntut Polres Sumenep agar menjadi pelindung rakyat dan menjamin keselamatan rakyat saat melakukan aksi turun jalan.
“Kami meminta mereka bersumpah, jika mereka melanggar, maka mereka tidak akan bertahan lama sebagai anggota DPRD Sumenep, alhamdulillah mereka ikut sumpah itu,” paparnya.
Aksi tersebut ditemui anggota DPRD Sumenep dari Partai PKB Ach. Rasidi. Legislator dari dapil Sumenep I itu mengatakan, terkait DPR RI yang mengadakan rapat mendadak mengenai revisi Undang-Undang Pilkada untuk menolak putusan MK tentang ambang batas pencalonan kepala daerah, dia menilai harusnya hal tersebut sudah tidak dipersoalkan lagi.
Rasidi mengaku tidak mempermasalahkan pengambilan sumpah atau baiat yang dilakukan oleh para aktivis mahasiswa, karena memang sumpah tersebut sudah dilakukan waktu pelantikan pada beberapa waktu lalu.
“Kita komitmen, kita memang mau komitmen. Karena itu memang tugas dan kewajiban kita kan, jadi tidak ada masalah,” tutupnya.
Pewarta: Moh. Razin
Redaktur: Wawan A. Husna
