KABAR MADURA | Akhirnya biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) siswa SMA/SMK swasta di Sumenep mulai dicairkan. Dana tersebut cair sekitar Rp6,9 miliar, meliputi SMA senilai Rp3.272.000.000 dan SMK Rp3.723.000.000.
Sebelumnya, BPOPP sekolah negeri sudah cair Rp4.567.000.000, meliputi SMA negeri Rp2.821.000.000 dan SMK negeri Rp1.746.000.000. Total BPOPP SMA/SMK negeri dan swasta senilai Rp11.570.000.000.
“Untuk sekolah swasta langsung dicairkan 6 bulan sekali,” kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) Jawa Timur Wilayah Sumenep Budi Sulistyo, Minggu (7/7/2024).
Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur (Jatim), baik SMA/SMK negeri dan swasta mendapatkan jatah BOP yang sama, untuk SMK teknik, diberikan senilai Rp135 ribu per siswa, SMK nonteknik sebesar Rp110 ribu per siswa, dan SMA Rp70 ribu per siswa.
“Sama-sama mendapatkan enam bulan di APBD provinsi, hanya saja waktu pencairannya yang tidak sama,” tutur Budi.
Dia berharap, ada tambahan lagi anggaran dari perubahan APBD Jatim, sehingga pada bulan berikutnya para siswa langsung mendapatkan BPOPP hingga akhir tahun 2024 ini.
Budi menjelaskan, BPOPP digunakan sebagai pendamping BOS reguler yang diterima dari pemerintah pusat. Budi mengimbau agar sekolah tidak menganggarkan keperluan urgent sekolah melalui BPOPP, seperti honor, pembayaran listrik, sampah, air, kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya.
’”Yang penting-penting jangan dianggarkan di BPOPP, tapi di BOS. Karena BPOPP tujuannya untuk mendampingi BOS, menkaver yang tidak bisa dicover oleh BOS,” tegasnya.
Diketahui, terdapat 171 lembaga pendidikan dengan 23.631 siswa di Sumenep, di antaranya; 79 SMK swasta dengan 6.913 siswa, 77 SMA swasta dengan 7.809 siswa, 3 SMK negeri dengan 2.238 siswa, 12 SMA negeri dengan 6.671 siswa.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
