KABAR MADURA | Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) terhadap pelaku UMKM di Pamekasan tahun ini tidak teranggarkan. Pasalnya, anggaran yang tersedia terbatas.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan (Diskop UKM dan Ketenagakerjaan) Pamekasan Muttaqin mengungkapkan, tahun ini memang tidak ada anggaran khusus untuk fasilitasi alat produksi atau sarpras bagi pelaku UMKM. Menurutnya, jika pun teralokasikan dengan anggaran yang sangat minim, maka realisasinya tidak akan merata. Sehingga, berpotensi bisa menimbulkan masalah baru.
“Pengajuan CSR sebenarnya sudah dilakukan, tapi sejauh ini belum ada yang terealisasi,” ujarnya kepada Kabar Madura, Rabu (30/10/2024).
Kendati tidak ada anggaran khusus untuk bantuan pemenuhan sarpras bagi pelaku UMKM, Muttaqin menegaskan, pihaknya tetap memfasilitasinya di sektor lain, seperti pengurusan nomor induk berusaha (NIB), pelatihan kerja, pinjaman modal usaha dengan bunga rendah, pelatihan kerja, dan beberapa fasilitasi lainnya.
Maka dari itu, da berharap, pelaku UMKM bisa memanfaatkan fasilitasi itu semaksimal mungkin. Sehingga, produknya bisa berkembang dan maju. Utamanya dalam pemenuhan legalitas produknya, seperti NIB, merek, dan lainnya.
“Untuk tahun depan, belum bisa dipastikan apakah akan mengajukan bantuan sarpras atau tidak. Tergantung porsi anggarannya,” tutupnya. (nur/zul)
