KABAR MADURA | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan menerima data 5.000 anak putus sekolah dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur. Namun, data itu masih akan diverifikasi ulang, sebab jumlahnya dinilai cukup banyak.
Kepala Disdikbud Pamekasan Moh Alwi menyampaikan, deteksi terhadap ribuan anak putus sekolah itu sudah dilakukan lintas organisi perangkat daerah (OPD), mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Bahkan juga dikoordinasikan dengan Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan.
“Jadi datanya itu anak usia sekolah mulai dari pendidikan usia dini sampai jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Makanya kami akan telusuri itu, apakah data itu memang sejumlah itu,” ungkapnya, Selasa (3/9/2024).
Alwi menjelaskan, pengecekan ulang ke lapangan masih akan dirumuskan dengan beberapa OPD tersebut, karena ini menyangkut masa depan generasi Pamekasan, terlebih dengan para kepala desa (kades) dan lurah yang tersebar di 13 kecamatan.
“Kami masih akan menelusuri,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Pamekasan Khairul Umam mengutarakan, data ribuan anak putus sekolah itu perlu dimapping, termasuk dalam proses pengentasannya. Pihaknya menekan Disdikbud Pamekasan untuk proaktif dalam berkoordinasi dengan pihak bersangkutan, supaya bisa secara bersama-sama bisa mencarikan jalan keluar yang solutif.
“Muaranya, semakin terdidik masyarakat Pamekasan, semakin memiliki kualitas pendidikan yang bagus. Maka menjadi pelecut utama kebangkitan SDM di Pamekasan. Problem sudah ada, kita mapping supaya bisa ada solusi efektif dan efisien pada persoalan itu,” terangnya. (rul/zul)
