Fraksi Gerindra DPRD Pamekasan Minta Dinas Peternakan dan Pertanian Dipisah

News69 views

KABAR MADURA | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Pamekasan menginginkan ada pemisahan antara peternakan dan kesehatan hewan dengan dinas pertanian. Hal ini dianggap perlu supaya bisa memaksimalkan potensi peternakan yang ada di Bumi Pamelingan.

Juru Bicara Fraksi Gerindra Pamekasan Ismail Arrahim mengatakan, proses pemisahan organisasi perangkat daerah (OPD) antara peternakan dan pertanian harus menjadi fokus dari Pemkab Pamekasan. Sebab, peternakan dan pertanian ini dua bidang yang memiliki potensi baik untuk dieksplorasi. Harapannya, nanti bisa berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ternak di Pamekasan cukup berpotensi, kami mengusulkan agar peternakan bisa dipisah dengan pertanian,” ujarnya, saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi Gerindra di Sidang Paripurna DPRD Pamekasan, Senin (5/8/2024) .

Baca Juga:  Empat Raperda 2026 Mulai Dibahas Pansus, DPRD Pamekasan Targetkan 75 Persen Rampung Tahun Ini

Ismail menyebut, masyarakat Pamekasan mayoritas seorang petani dan sebagian besar memiliki hewan ternak. Sebab itu, menurutnya, rumusan pemisahan tersebut harus segera dilakukan.

“Jadi mohon kedepan peternakan bisa lebih diperhatikan lagi,” ujarnya.

IMG-20260612-WA0052
IMG-20260612-WA0047
IMG-20260612-WA0050
IMG-20260612-WA0051
IMG-20260612-WA0049
IMG-20260612-WA0046

Menanggapi hal itu, Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan Masrukin mengutarakan, kajian terhadap pemisahan peternakan dan pertanian sudah pernah dilakukan. Akan tetapi, hasilnya dari indikator yang wajib dipenuhi dalam pemisahannya masih belum tercukupi, sehingga harus tetap dalam naungan OPD yang sama.

Namun, kendati demikian, pihaknya berjanji akan melakukan kajian kembali agar bisa menjawab usulan dari Fraksi Gerindra tentang pemisahan dua bidang tersebut.

Baca Juga:  Pamekasan Kembali Raih WTP, Bupati Kholil Pertahankan Capaian ke-12

“Sebenarnya kajiannya sudah lama, dulu pernah ada pansus yang dipimpin pak Ismail, tapi kami kan tidak bisa menyimpulkan sendiri, karena ada tim penilai indikatornya,” ungkapnya.

Kata Masrukin, kajian lanjutan untuk pemisahan OPD itu tidak mungkin bisa dituntaskan pada tahun ini. Sebab, hal itu bertolak belakang dengan semangat dari pemerintah pusat yang harus melakukan perampingan OPD yang serumpun.

Pewarta: Khoyrul Umam Syarif

Redaktur: Sule Sulaiman

 

IMG-20260612-WA0113
IMG-20260612-WA0121

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *