KABAR MADURA | Surat audiensi yang dilayangkan Laskar Pemuda Indonesia (LPI) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sampang tidak digubris, Kamis (24/5/2025). Koordinator LPI Muhtar menuding Dispendukcapil alergi aspirasi mahasiswa.
Muhtar mengatakan, LPI sudah bersurat secara resmi kepada Dispendukcapil Sampang untuk beraudiensi untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa. Namun, pihak Dispendukcapil terkesan enggan menerima peserta audiensi dengan alasan sedang ada rapat.
“Dispendukcapil ini terkesan tidak menghargai aspirasi yang kami bawa. Padahal, ini merupakan bentuk kontrol sekaligus masukan demi kebaikan kinerja Dispendukcapil dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, surat permohonan audiensi sudah dilayangkan sesuai prosedur. Jika memang tidak bisa menemui, pihak Dispendukcapil seharusnya mengkonfirmasi sebelum hari-H.
“Ada banyak keluh kesah yang ingin kami sampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab di Dispendukcapil, mulai dari dugaan praktik percaloan yang seakan menjadi budaya, ketidaksetaraan pelayanan kepada masyarakat, hingga fasilitas yang tidak memadai” bebernya.
Muhtar menyebutkan, seolah sudah menjadi rahasia umum bahwa di lingkungan Dispendukcapil Sampang memelihara mafia yang kerap merugikan masyarakat awam dengan mengambil keuntungan dari proses pengurusan dokumen kependudukan.
“Yang jelas, kami tidak akan diam. Akan kami bongkar kebobrokan Dispendukcapil,. Kami sudah kantongi bukti-buktinya,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispendukcapil Sampang Nor Alam mengatakan, pihaknya tidak bermaksud menolak atau tidak menghargai audiensi dari LPI. Namun, kebetulan sedang ada rapat zoom yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri.
“Kami sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan untuk diundur minggu depan, karena hari ini masih ada rapat yang tidak bisa saya tinggal,” ucapnya. (km91/sub/din)
