Beranda / News Penentuan Zona Wilayah Kampanye Belum Dilakukan, KPU Pamekasan: Menunggu Pemetaan TPS dan Penetapan DPT

Penentuan Zona Wilayah Kampanye Belum Dilakukan, KPU Pamekasan: Menunggu Pemetaan TPS dan Penetapan DPT

News, Pilkada19 views
F Paripruna KM/KHOYRUL UMAM SYARIF PROSPEK: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan ingin komitmen eksekutif dalam merealisasikan program bisa terus ditingkatkan. Legislatif Minta Kerja Eksekutif Tuntas PAMEKASAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, menggelar sidang paripurna penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, Selasa (4/6/2024). Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno menyampaikan, jawaban terhadap pemandangan umum fraksi bagian dari tahapan dalam memastikan penuntasan kerja-kerja eksekutif yang perlu dipertanggungjawabkan dari berbagai program yang sudah dirancang, supaya bisa diukur sejauh mana capaian berbagai target yang masuk pada program prioritas, atau pekerjaan yang perlu dioptimalkan, baik dari sisi program infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan beberapa program prioritas lainnya. “Terkait tindak lanjut, sudah disampaikan di akhir oleh Bupati, tidak ada yang sempurna, banyak juga kekurangan-kekurangan yang perlu dipenuhi, karena memang terdapat keterbatasananggaran,” paparnya, Selasa (4/6/2024). Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pamekasan itu menyampaikan, kedepan, kreativitas eksekutif dalam memperoleh anggaran dari pusat, baik insentif dana fiskal, maupun sumber yang lain sangat diperlukan, supaya alasan keterbatasan anggaran tidak menjadi jawaban yang rutin ketika target yang dinginkan tidak tercapai sebagaimana rencana yang disusun. “Semoga Pj Bupati Pamekasan bisa membawa anggaran yang lebih baik dari pusat, karena saya yakin itu bisa dilakukan,” uajrnya. Terpisah, Penjabat Bupati Pamekasan Masrukin menyampaikan, pertanggungjwaban atas program yang sudah dilaksanakan dari rencana yang sudah ditetapkan menjadi kewajiban yang perlu dituntaskan. Harapannya rekomendasi yang akan diberikan oleh DPRD Pamekasan bisa dijadikan pelajaran untuk perbaikan pada realisasi tahun berikutnya. “Jadi dari pertanggungjawaban ini akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi, seperti yang saya sampaikan tadi, ada program yang meleset, ada target yang terlampaui dan sebagainya, itu nanti akan ketemu di pembahasan lebih kecil antar tim anggaran dan badan anggaran (Banggar),” ulasnya. Pewarta: Khoyrul Umam Syarif Redaktur: Miftahul Arifin
Banner Iklan

KABAR MADURA | Pemetaan zona wilayah kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 masih menunggu hasil pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

Hal ini diungkapkan Ketua KPU Pamekasan Mohammad Halili, Selasa (4/6/2024). Menurutnya, pelaksanaan pilkada yang akan dilangsungkan pada 27 November 2024 mendatang perlu pemetaan zona wilayah kampanye. Namun, pemetaan itu bisa dilakukan setelah ada hasil pemetaan TPS dan penetapan DPT yang akan digunakan pada pilkada nanti.

“Setelah pemetaan itu selesai ditetapkan, tahapan selanjutnya akan membahas seputar titik lokasi yang akan dijadikan tempat kampanye bagi setiap calon di pilkada,” tegasnya.

Halili mengungkapkan, jumlah zona wilayah kampanye hingga saat ini belum dapat diprediksi, lantaran pihaknya masih berfokus pada penetapan jumlah DPT, serta tahapan lainnya yang belum selesai, seperti perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Baca Juga:  Pamekasan Lanjut KLB Campak, Sumenep Tetap Anteng

“Jumlah zona wilayah kampanye akan kami bahas dan diputuskan sekitar Agustus dan September mendatang, sebab saat itu para kontestan akan mulai bertarung,” jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi atau Rendatin KPU Pamekasan Ibnun Hasan Mahfud menjelaskan, pemetaan TPS dan DPT hingga kini masih dalam proses penyusunan.

“Semua masih dalam tahap proses. Kita ketahui, dalam hal ini juga butuh pantarlih. Sementara pantarlihnya belum terbentuk, masih menunggu juknis dari KPU RI” ujarnya.

Pewarta: Moh. Farid

Redaktur: Sule Sulaiman

 

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *