KABAR MADURA | Ketersediaan penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kota Keris butuh penambahan. Jika idealnya setiap bisa mengkaver tiga sampai empat desa, saat ini, satu penyuluh harus mengkaver wilayah lebih dari itu. Kondisinya, hanya ada 17 penyuluh dan harus mengkaver 330 desa di Sumenep.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Nurus Salam menegaskan, kekurangan penyuluh KB sengat jelas berdampak pada pelayanan di lapangan, maka perlu adanya penambahan.
Menurutnya, ketersediaan penyuluh KB bisa ideal, jika satu penyuluh menkaver tiga sampai empat desa.
“Sejak tahun 2023 lalu, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis keluhkan kekurangan penyuluh KB, tetapi kenapa tidak diperjuangkan agar ada penambahan,” katanya, Selasa (4/6/2024).
Sementara itu, Tenaga Fungsional Kependudukan dan KB Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep Abu Hasan mengakui bahwa hingga saat ini masih kekurangan penyuluh. Padahal, instansinya telah mengajukan sedikitnya 200 penyuluh. Namun, hingga saat ini masih belum ada respon dari pemerintah pusat.
“Sesuai data, penyuluh saat ini hanya ada 17 orang, berarti masih sangat amat banyak kekurangan,” ucap dia.
Dikatakan, dampak keterbatasan penyuluh KB pada pelaksanaan kegiatan pembinaan atau pelatihan tentang KB. Sehingga sebagai langkah solutif, memanfaatkan petugas kecamatan yang merangkap sebagai penyuluh.
Bahkan, di wilayah kepulauan sama sekali tidak ada petugas penyuluh KB. Seperti di Kecamatan Nonggunong, Gayam, Masalembu dan Gili Genting. Harapannya, pengusulan bisa terpenuhi, sehingga 330 desa terkoordinir oleh petugas penyuluh KB.
“Selama ini, kami sudah berusaha, Kami masih akan melakukan pengajuan lagi, sampai ada penambahan,” tuturnya.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
