KABAR MADURA | Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) resmi mengukuhkan kepengurusan periode 2025–2027 yang digelar di Azana Style Hotel Pamekasan, Minggu malam (8/3/2026).
Kegiatan pengukuhan tersebut dikemas dalam agenda Tadaruz Lingkungan dengan mengusung tema “Merawat Bumi Madura, Menjaga Independensi Pers”. Acara ini menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, sebagai keynote speaker.
Selain itu, sejumlah tokoh juga hadir sebagai narasumber, di antaranya Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ansari, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Royin Fauziana, Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Timur Nur Faisal, pegiat lingkungan Kiai M. Mushthafa, serta jurnalis senior Pamekasan Ghozi Mujtaba.
Ketua AJP M. Khairul Umam menjelaskan, organisasinya berkomitmen untuk terus mengawal berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di Madura. Menurutnya, AJP menjadi salah satu organisasi jurnalis yang secara serius memberi perhatian pada isu tersebut.
“Kami pernah menjadi relawan di Aceh dan Palu, sehingga hal itu menjadi inspirasi agar Madura tidak tenggelam oleh kerusakan lingkungan,” ucapnya.
Pada periode kepengurusan keduanya, Khairul menegaskan, AJP akan fokus mengawal tiga isu strategis yang dinilai sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Tiga hal yaitu lingkungan, kesehatan dan kemanusiaan,” tegasnya.
Salah satu isu kesehatan yang dikawal, yaitu pasien gagal ginjal yang tidak kunjung mendapat fasilitasi cuci darah sehingga harus ke Surabaya.
“Terakhir, saya berterima kasih kepada seluruh pegiat lingkungan dan semua pihak yang masih peduli terhadap lingkungan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan bahwa keberadaan pers memiliki peran penting sebagai representasi masyarakat sipil dalam membantu pemerintah menegakkan berbagai aturan.
“Saya ucapkan selamat atas dikukuhkannya pengurus AJP, semoga yang diperjuangkan dan diikhtiarkan tercapai,” terangnya.
Wagub Emil juga menyatakan akan menyampaikan sejumlah persoalan lingkungan yang terjadi di Pamekasan kepada Gubernur Jawa Timur, termasuk terkait keberadaan mangrove dan aktivitas tambang.
“Lalu soal tambang, bagaimana PU memastikan tanah yang dibuat proyek tidak ilegal,” pungkasnya. (rul/zul)
