KABARMADURA.ID | BALI – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (SKK Migas Jabanusa) menggelar kegiatan Lokakarya Media Periode III bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Timur (KKKS Cluster Timur). Kegiatan dengan tema Roadmap Industri Hulu Migas Menuju Ketahanan Energi Nasional (KEN) dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi di Tengah Disrupsi menghadirkan dua narasumber.
Masing-masing, Tenaga Ahli Utama Bidang Energi, Kedeputian I Kantor Staf Presiden, Hageng Suryo Nugroho dan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat & Penegakan Etika Dewan Pres, Arif Zulkifli. Selain itu, dihadiri sejumlah pimpinan media wilayah Jatim. Kegiatan ini terselenggara selama dua hari di The Trans Resort Hotel Jl. Bali Deli Gg, Made No 8, Seminyak Kec. Kuta. Yakni, Jumat hingga Sabtu (15/16/11/2023).
Kepala SKK Migas Perwakilan Jabanusa Nurwahidi menghaturkan banyak terimakasih atas peran media selama ini yang ikut membantu dalam menginformasikan perkembangan SKK Migas. Meski selama ini masih ada pemberitaan negatif, hal itu dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kedepan.
Secara umum, produksi minyak di Jabanusa melebihi dari target yaitu 6%. Sedangkan untuk gasnya tercapai dari sisi potensial produksi. Namun, masih ada sekitar 25% gas yang berpotensi untuk diproduksi. Bahkan potensi tersebut belum dikerjakan.
“Artinya belum kami lakukan pengeboran, untuk itu, kami membutuhkan dukungan media. Terutama dalam mendorong tercapainya realisasi produksi gas tersebut,” ujarnya kepada Kabar Madura ketika memberikan sambutan di depan sejumlah pimpinan media.
Sementara itu, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Dananjayo Suryodipuro menuturkan, ketersediaan energi tidak terlepas dari dinamika dan tantangan yang ada. Baik dari sisi perubahan ekonomi dan geopolitik dunia, pengaruh Amerika Serikat, keamanan-ketahanan-kemampuan energi, tren investasi dan transisi energi. Pemaparan tersebut sesuai dengan konteks yang berjudul Startegi Komunikasi Industri Hulu Migas.
“Pada tahun 2022 lalu, industri migas juga berhasil memberikan kontribusi kepada negara sekitar Rp700 triliun. Multiplier effect juga dikontribusikan di industri migas. Contohnya Husky – CNOOC Madura Limited yang sukses mengadakan program apprentice dimana potensi lokal didik untuk kemudian bekerja di HCML. Industri migas juga memberikan kontribusi secara tidak langsung kepada industri lain seperti industri kesehatan, asuransi, vendor-vendor lokal, dan lainnya,” paparnya.
Secara umum, potensi migas di Indonesia cukup bagus. Hal ini dibuktikan dari 128 cekungan yang berproduksi, baru ada 20 cekungan dengan potensi belum diproduksi. Kondisi ini setara dengan potensi sekitar Rp4 miliar barel minyak mentah dan 54 triliun kubik gas. Dengan demikian bisa dikatakan Indonesia surplus gas bumi dan menjadi pionir LNG dunia. Sehingga Indonesia menjadi net eksportir gas.
“Angka investasi migas di Indonesia juga sangat bagus, dimana tahun lalu mencapai 12%, jauh di atas angka investasi dunia yang hanya 6%. Tapi perlu diingat, bahwa kita bersaing dengan negara-negara di dunia yang juga memiliki portofolio migas yang bagus,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan Tenaga Ahli Utama Bidang Energi, Kedeputian I Kantor Staf Presiden Hageng Suryo Nugroho. Dia menegaskan, potensi gas di Indonesia cukup banyak melimpah. Dari 60 basin yang ada, baru 20 basin yang dieksplorasi. Bahkan, Indonesia juga menawarkan banyak insentif fiskal, legislatif juga akan merevisi UU Migas agar insentif menjadi lebih menarik.
“Permintaan akan energi di Indonesia dan dunia juga besar alias meningkat setiap tahun. Itu berarti migas masih dibutuhkan. Kita lihat jumlah kendaraan yang meningkat tiap tahun, pabrik pupuk yang memerlukan gas, pembangkit listrik pun demikian,” tegasnya.
Terpisah, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers Arif Zulkifli memaparkan bahwa ketahanan energi membutuhkan dukungan semua pihak. Target lifting minyak pada 2024 sebesar 625.000 barel per hari membutuhakan kerja kolaboratif semua pihak, salah satunya media. Sebab opini publik dibentuk dari opini dan arah pemberitaan yang disiarkan atau diinformasikan secara luas.
“Krisis komunikasi akan menghambat pencapaian target. Memang kebebasan pers dan berekspresi perlu, namun harus dikelola dan diatur agar sinergi tidak terganggu dan komunikasi tidak salah arah. Hak informasi publik perlu dipenuhi, namun wartawan yang memberitakan juga harus tahu kode etik,” paparnya.
Pewarta: Totok Iswanto
