KABAR MADURA | Honor kader keluarga berencana (KB) di Sumenep terlambat dicairkan. Total dana yang harus dicairkan untuk honor tersebut sekitar Rp1 miliar.
Tenaga Fungsional Kependudukan dan KB Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep Abu Hasan mengatakan, tidak dicairkannya dana itu lantaran banyak para kader KB yang tidak melaporkan hasil kegiatan di desa masing-masing.
“Seharusnya memang pencairan itu pada Oktober 2024 lalu, karena programnya hanya untuk 10 bulan,” tutur Abu, Rabu (11/12/2024).
Agar kejadian itu tidak terulang di tahun 2025, kader KB diminta sudah merancang kegiatan sedini mungkin. Bahkan, disarankan bisa mulai direncanakan saat ini kemudian dilaporkan ke Dinkes P2KB Sumenep. Sehingga honornya pun dapat segera dicairkan ke rekening masing-masing dengan tepat waktu.
Terdapat 334 desa dan kelurahan di Sumenep. Setiap desa berbeda jumlah kader KB-nya, tergantung banyaknya warga desa/kelurahan. Kader KB ditunjuk oleh pemerintah desa. Tugasnya melakukan pembinaan terkait KB, termasuk memberi penyadaran pada warga agar anaknya terhindar dari stunting dan berkenaan dengan kesehatan lain.
Sementara itu, Evaliya, salah satu kader KB di Sumenep, mengaku bahwa laporan kegiatan di desa berkaitan dengan kesehatan sudah dilakukan, di antaranya pemberian materi tentang pentingnya mencegah stunting, termasuk memberi pemahaman pada ibu hamil tentang pentingnya menjaga dan merawat kandungan hingga melahirkan.
“Berkenaan dengan SPj, termasuk foto-foto kegiatan sudah dilakukan,” bebernya. (imd/waw)
