KABAR MADURA | Biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) siswa SMA/SMK sederajat, baik negeri dan swasta di Sumenep, telah diusulkan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jawa Timur 2024.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) Jawa Timur Wilayah Sumenep Budi Sulistyo mengatakan, usulan anggaran itu, agar para siswa dapat menikmati lagi bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Untuk nominal yang sudah diajukan, hampir sama dengan APBD murni 2024, yakni sekitar Rp6 miliar lebih. Hal itu agar sekolah SMA/SMK swasta dan negeri di Sumenep cepat terealisasi. Sehingga para siswa dan sekolah tidak usah menarik sumbangan dan lainnya.
Pada APBD Jatim 2024 murni atau sebelum perubahan, Sumenep mendapatkan Rp11,7 miliar untuk BPOPP. Anggaran hasil P-APBD 2024 nantinya dapat digunakan untuk pemenuhan tambahan BPOPP selama tiga bulan baik ke sekolah negeri maupun swasta.
Nilai BPOPP yang diberikan sama dengan APBD murni. Untuk SMK teknik senilai Rp135 ribu per siswa, SMK nonteknik Rp110 ribu per siswa. SMA Rp70 ribu dan PKPLK Rp150 ribu per siswa.
“Jika ada, paling tidak Agustus-September sudah mendapatkan,” ujarnya,Selasa (23/7/2024).
Program tersebut ada sejak 2019. BPOPP digunakan untuk meringankan beban orang tua. Agar iuran pendidikan setiap bulan tidak terlalu tinggi dan bisa dikurangi. Dana BPOPP bisa digunakan seperti BOS. Untuk membeli alat-alat praktik dan lainnya.
Mantan dosen Unira ini menuturkan, saat ini, terdapat 171 lembaga pendidikan di Sumenep di antaranya; 79 SMK swasta, 77 SMA swasta, 3 SMK negeri , 12 SMA negeri. Harapannya semua lembaga pendidikan mendapatkan BPOPP itu.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Bluto Abu Amin Dasuki menyatakan, dari lembaga pendidikannya sudah mengajukan pada cabang dinas Sumenep mengenai dana BPOPP dua pekan yang lalu.
“Jika terkabul dalam PAK nantinya kami dipanggil oleh Cabang Dinas Sumenep, semoga ada pencairan,”ucap dia.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
