3 Desa Belum Realisasikan BKK BUMDes, DPMD Pamekasan Targetkan Pertanggungjawaban Rampung sebelum Pilkada

News23 views
Banner Iklan

KABAR MADURA | Realisasi Badan Keuangan Khusus (BKK) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pamekasan belum rampung sepenuhnya. Tahun ini, terdapat tujuh BUMDes penerima bantuan yang bersumber dari provinsi tersebut. Namun, yang telah selesai merealisasikan ada empat desa, yakni Desa Laden dan Desa Waru Timur dengan usaha pertokoan ATK dan fotocopy, Desa Sotabar dengan usaha pertokoan sembako, serta Desa Tanjung dengan usaha wisata.

Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan M. Rahman mengatakan, masing-masing penerima mendapatkan Rp100 juta untuk digunakan dalam pengembangan BUMDes. Bantuan tersebut sudah cair semua ke rekening masing-masing. Namun, masih tersisa tiga desa yang belum selesai membelanjakan bantuan itu sesuai kebutuhan.

“Yang belum selesai ini bukan berarti tidak dibelanjakan 100 persen. Tapi masih ada yang tersisa 50 persen, 80 persen. Artinya hampir rampung. Kalau yang sudah selesai 100 persen 4 desa,” ungkapnya, Minggu (1/9/2024).

Rahman menegaskan, belum terealisasinya BKK BUMDes di sejumlah desa itu lantaran beberapa faktor, di antaranya bahan yang ingin dibelanjakan tidak ada. Sehingga, terpaksa ditunda. Rata-rata, jenis usaha BUMDes yang dikembangkan adalah pertokoan, jadi membutuhkan bahan atau alat-alat yang sesuai dengan yang diajukan dalam proposal.

Harusnya, kata Rahman, Agustus kemarin semua BUMDes sudah merealisasikan BKK senilai ratusan juta tersebut. Sebab, pihaknya menargetkan sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada) berlangsung, surat pertanggungjawaban setiap desa sudah selesai semua.

Baca Juga:  DPMD Pamekasan Sebut Tahun Ini Capaian Desa Mandiri Ditarget

Adapun tiga desa yang belum rampung merealisasikan bantuan itu adalah Desa Sana Daya, Desa Tampojung Pregi, dan Desa Batukerbuy.

Pihaknya memastikan, anggaran yang dialokasikan tersebut tepat sasaran. Sebab, selain harus melakukan laporan pertanggungjawaban oleh setiap penerima, setiap bahan yang dibeli harus diunggah di data desa center yang juga bisa dipantau pihak provinsi.

“Sekarang memang belum ada yang melakukan pertanggungjawaban. Tapi kami terus dorong untuk segera selesai, utamanya bagi desa yang sudah merealisasikan bantuan itu. Target kami, sebelum pilkada sudah selesai,” tutup Rahman. (nur/zul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *