KABARMADURA.ID | PAMEKASAN -Tim anggaran (Timgar) eksekutif sudah menuntaskan pembahasan kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024 mendatang. Pembahasan internal ini menghasilkan proyeksi belanja lebih rendah dibandingkan APBD-P tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir melalui Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Trisno, Kamis (19/10/2023).
Menurutnya, rendahnya belanja lantaran dana transfer dari pemerintah pusat belum ditentukan. Bahkan saat ini, KUA PPAS masih dalam pembahasan tim anggaran (Timgar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Sebelumnya KUA PPAS dibahas bersama Komisi II. Terutama berkaitan dengan berbagai proyeksi belanja anggaran yang sudah tersusun.
“Secara umum untuk 2024 hampir sama dengan 2023, hanya saja anggarannya sekarang itu harus lebih realistis sesuai dengan penerimaan yang akan diterima,” ujarnya kepada Kabar Madura.
Pihaknya menuturkan, untuk proyeksi belanja di daerah yang identik dengan slogan Bumi Gerbang Salam sejauh ini sangat bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Namun hingga penyusunan KUA PPAS di tataran Banggar, belum ada informasi mengenai keputusan dana transfer dari pusat. Akibatnya, proyeksi belanja lebih rendah lantaran disusun serasional mungkin.
“Secara terperinci, untuk proyeksi belanja pada APBD 2024 Rp2 triliun, sedangkan pada APBD-P 2023 Rp2,1 triliun, tapi untuk yang proyeksi 2024 sifatnya belum final, hal itu bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan dan dinamika pembahasan antara timgar dan banggar,” tuturnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengaku, pembahasan KUA PPAS di tataran banggar sedang berlangsung. Salah poinnya, ketersediaan anggaran harus diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun perekonomian rakyat. Meski hasil penyusunan dari eksekutif lebih rendah, pemanfaatannya harus dioptimalkan.
“Kami akan meminta klarifikasi kepada timgar nantinya, kami berharap dengan adanya Pj bupati mampu meningkatkan manfaat anggaran ini , jadi kami akan terus berupaya seoptimal mungkin dari segi pengawasan,” janjinya.
Pewarta: Khoyrul Umam Syarif
Redaktur: Totok Iswanto
