KABAR MADURA | Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) tidak mendapatkan anggaran khusus dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk bisa mengadakan program bantuan sosial. Hal itu dikarenakan, alokasi dana yang tersedia tahun ini tidak cukup untuk menjangkau ke lembaga-lembaga pengasuhan, baik lembaga sosial anak ataupun lembaga sosial lanjut usia (lansia).
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan Aziz Jamil, Rabu (10/1/2024). Menurut Aziz, pihaknya hanya bisa melakukan pembinaan berupa administrasi ataupun pembinaan secara teknis. Pihaknya belum bisa memastikan apakah LKS nantinya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi (pemprov) atau tidak.
Namun, Aziz berharap, pemkab bisa memberikan bantuan sosial berupa permodalan kepada LKS yang terdata. Sehingga, pengayoman kepada anak-anak ataupun lansia yang ada di dalamnya lebih optimal. Untuk diketahui, di Pamekasan terdapat 126 LKS yang terdata di Dinsos setempat.
“Selama saya di sini (Dinsos) tidak ada bantuan, baik dari daerah ataupun dari provinsi. Semoga di tahun ini ada dari pemprov. Kalau di daerah, alokasi dananya memang tidak cukup untuk menjangkau ke lembaga,” jelasnya kepada Kabar Madura.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Imam Hosairi memaklumi atas tidak terkavernya bansos untuk LKS tersebut. Sebab, kondisi keuangan pemerintah setempat tidak memungkinkan. Namun, menurutnya, dinas terkait harus jemput bola dalam pengadaan bansos, baik dari pusat maupun provinsi. Artinya, tidak hanya berpangku tangan kepada kondisi keuangan daerah.
“Memang dibutuhkan kecerdasan dalam pengelolaannya. Bisa mengusahakan ke provinsi ataupun pusat. Karena anggaran yang tersedia di daerah kemarin memang defisit,” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Pewarta: Safira Nur Laily
Redaktur: Sule Sulaiman
