KABAR MADURA | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan sedang memetakan berbagai faktor yang melatarbelakangi munculnya data 5.000 anak putus sekolah di Pamekasan.
Data yang sebelumnya diungkap Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur itu juga belum ditindaklanjuti Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pamekasan.
Kepala Bapperida Pamekasan Sigit Priyono menyampaikan, analisa terhadap data tersebut perlu diawali dengan pemetaan masalah. Kemudian segera dilakukan pengelompokan, untuk selanjutnya ditentukan solusinya.
“Kami kan belum bisa membuat langkah-langkah sebelum dipetakan masalahnya, dari data itu kan hanya menyebutkan nama dan sekolah,” paparnya, Rabu (4/9/2024).
Pemetaan dimulai dengan diklasifikasikan penanganan kewenangan, mulai dari kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) RI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, dan Pemkab Pamekasan.
Menurutnya, penyebab terjadinya putus sekolah itu berbeda-beda. Bahkan, juga dimungkinkan karena sekolah swasta yang tidak memiliki nomor induk siswa, sehingga tidak terdata di data pokok pendidikan (dapodik), lalu dianggap tidak sekolah.
Pemetaan tersebut diperkirakan butuh waktu lama jumlahnya cukup banyak. Namun pihaknya menargetkan sesegera mungkin.
“Semua dinas tupoksinya ada semua, hanya saja ini ditarik ke tengah untuk mengkoordinasikan hal itu,” terangnya. (rul/zul)
