KABAR MADURA | Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan Kabupaten Pamekasan menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Berbagai indikator makro pembangunan daerah juga memperlihatkan tren yang semakin membaik.
Hal itu disampaikan Bupati Pamekasan Kholilurrahman saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pamekasan Tahun 2027, Senin (9/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati Kiai Kholil menjelaskan, Musrenbang merupakan tahapan penting dalam memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara partisipatif, terarah, dan selaras dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas.
“Saya ingin menegaskan bahwa penyusunan RKPD tahun 2027 harus benar-benar selaras dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun pembangunan Provinsi Jawa Timur,” jelas mantan anggota DPR RI itu.
Bupati Kiai Kholil mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir pembangunan daerah menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan pada 2025 tercatat mencapai 5,47 persen, setelah sebelumnya mengalami kontraksi hingga minus 2,54 persen pada 2020 akibat pandemi Covid-19.
“Memasuki tahun 2021 perekonomian mulai pulih dengan pertumbuhan 3,41 persen, dan meningkat menjadi 4,66 persen pada tahun 2022,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pamekasan Dodid Kirnadi mengatakan, penyusunan RKPD 2027 merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Dia menjelaskan, usulan program yang dihimpun berasal dari berbagai jalur. Mulai dari Musrenbang desa sebanyak 696 usulan, Musrenbang kecamatan 90 usulan, hingga hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebanyak 78 usulan. Selain itu, terdapat pula 928 usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD.
Menurutnya, setelah pelaksanaan Musrenbang tingkat kabupaten, tahapan selanjutnya adalah penyempurnaan rancangan RKPD. Proses tersebut juga mencakup penyelarasan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, fasilitasi oleh pemerintah provinsi, hingga finalisasi dan penetapan dokumen RKPD.
“Kami berharap seluruh tahapan tersebut dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran demi mendorong kemajuan Kabupaten Pamekasan,” tuturnya. (nur/zul)
