KABAR MADURA | Indeks pembangunan masyarakat (IPM) di Pamekasan mengalami peningkatan, yakni dari 69,35 di tahun 2022 menjadi 70,32 di tahun 2023. Peningkatan IPM itu dilandasi oleh beberapa faktor, yakni ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Ketua Dewan Pendidikan Pamekasan Sahibudin mengatakan, sektor pendidikan di Pamekasan memiliki peran cukup signifikan dalam menunjang IPM. Sehingga perlu ditingkatkan lagi. Pasalnya, di Pamekasan sendiri banyak persoalan-persoalan pendidikan yang masih perlu diselesaikan.
“Secara kewilayahan, DP (Dewan Pendidikan) ini hanya mencakup SD sampai SMP. Tapi untuk menentukan IPM, harus juga mencakup ke semua jenjang,” ujarnya kepada Kabar Madura, Rabu (30/10/224).
Salah satu persoalan yang kerap terjadi adalah sengketa lahan sekolah, seperti halnya yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, apabila kejadian serupa terus dibiarkan, maka akan berpengaruh pada sistem pembelajaran sekolah, yakni adanya siswa terlantar.
Selain itu, juga mengenai sumber daya manusia (SDM) tenaga pengawas dan kepala sekolah definitif. Kata Sahibuddin, minimnya tenaga pengawas atau kepala sekolah itu harus segera terpenuhi untuk keoptimalan kualitas pembelajaran.
Sahibuddin menambahkan, yang tidak kalah penting juga adanya pembaharuan data yang sinkron mengenai angka putus sekolah antar sektor, mulai dari Disdik, Kemenag, dan lainnya. Sebab, kevalidan data cukup berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Pihaknya akan terus mengawasi dan memberikan arahan serta mengontrol sesuai dengan fungsi kelembagaannya, mengenai pola kerja pendidikan di Pamekasan.
“Peningkatan IPM ini bisa tercapai, karena adanya sinergitas dengan semua pihak terkait. Mulai dari proses updating data yang sinkron, dan lainnya. Diharapkan, ada koordinasi yang kuat dengan semua sektor,” tutupnya. (nur/zul)
