KABAR MADURA | Kabupaten Pamekasan patut berbangga setelah angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah ini resmi masuk dalam kategori tinggi. Namun, di balik capaian makro tersebut, sejumlah tantangan besar di lapangan masih membayangi—mulai dari fenomena anak putus sekolah hingga minimnya wadah industri bagi lulusan siap kerja.
Guna memastikan angka makro tersebut tidak sekadar menjadi pajangan di atas kertas, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait akselerasi IPM Pamekasan. Forum strategis ini dipandu langsung oleh akademisi FKIP, Dr. Harsono, M.Pd., sebagai moderator.
Dekan FKIP, Dr. Moh. Zayyadi, M.Pd., menegaskan bahwa perguruan tinggi harus mengambil peran aktif dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Urusan meningkatkan kualitas manusia Pamekasan itu kerja bareng-bareng, tidak bisa sendiri-sendiri. FKIP siap menjadi mitra kolaborasi yang menerjunkan riset dan mahasiswa ke titik-titik yang paling membutuhkan bantuan,” ujar Zayyadi saat membuka acara.
Kesenjangan Antara Harapan dan Realita Sekolah
Ketua BPS Pamekasan, Parsad Barkah Pamungkas, SST, M.Ec.Dev, membuka diskusi dengan menyajikan data makro terbaru. Meski tren IPM Pamekasan naik kelas, potret detail di sektor pendidikan menunjukkan adanya jarak (gap) nyata yang harus dipangkas.
Hal ini dipertegas oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan, Akhmad Basri Yulianto, SH., M.Si. Secara data, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Pamekasan sebenarnya sudah sangat baik, yakni berada di angka 13,83 tahun. Artinya, anak-anak di Pamekasan memiliki kemauan tinggi untuk mengenyam pendidikan hingga semester awal bangku perkuliahan.
Namun sayangnya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) riil warga usia 25 tahun ke atas saat ini baru menyentuh 7,29 tahun, atau setara dengan tidak lulus kelas 2 SMP.
Menyikapi ketimpangan ini, Dinas Pendidikan langsung mengunci fokus perbaikan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). “Fokus kami saat ini adalah menggenjot kompetensi guru, membenahi fasilitas sekolah (sarpras), dan menyesuaikan kurikulum agar anak-anak tidak putus sekolah,” kata Akhmad Basri.
Sentuhan Karakter Lewat “Kurikulum Cinta”
Tantangan unik lainnya datang dari dunia pendidikan keagamaan. Kepala Kantor Kementerian Agama Pamekasan, yang diwakili oleh Ketua Pokjawas, Farida Hidayati, M.Pd., memaparkan adanya fenomena sosial yang menarik di Madura.
Di beberapa wilayah tertentu, daerah dengan ekonomi maju justru memiliki kesadaran sekolah tinggi yang rendah karena anak-anak lebih memilih langsung bekerja atau berdagang.
Kemenag menjawab tantangan budaya ini melalui pendekatan yang menyentuh hati.
“Kami menerapkan apa yang disebut ‘Kurikulum Berbasis Cinta’ di madrasah dan pesantren. Fokusnya adalah pembentukan karakter dan akhlak. Kami percaya, membangun manusia bukan cuma soal membuat pintar otaknya, tapi juga disentuh hatinya,” jelas Farida.
Anomali Lulusan: Siap Kerja, Tapi Minim Lapangan Kerja
Saat hulu pendidikan dibenahi, tantangan berikutnya bergeser ke tingkat lulusan sekolah menengah. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Pamekasan yang diwakili oleh Pengawas Cabdin, Nendah Nurjannah, M.Pd., menjelaskan bahwa saat ini Jawa Timur tengah memanen lulusan SMK berprestasi dengan angka serapan kerja yang tinggi.
Namun, Pamekasan memiliki kendala tersendiri di sektor hilir.
“Anak-anak SMK kita di Pamekasan sebenarnya sangat terampil dan siap kerja. Namun anomalinya, jumlah industri lokal di sini jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah lulusan. Akibatnya, banyak anak siap kerja yang belum bisa tertampung,” tutur Nendah.
Melalui diskusi interaktif tersebut, para narasumber dan akademisi sepakat bahwa lembaga pendidikan di tingkat hulu (Disdikbud dan Kemenag) harus mulai mengubah pola pikir (mindset) siswa. Sejak dini, siswa tidak hanya dididik untuk menjadi pencari kerja (job seeker), melainkan dicetak menjadi pencipta lapangan kerja (job creator) melalui bekal wirausaha.
FGD ini menaruh harapan besar pada komitmen FKIP yang siap menerjunkan mahasiswanya melalui KKN Tematik ke desa-desa dengan angka putus sekolah yang tinggi. Sinergi antara data BPS, kebijakan kepala dinas, dan aksi nyata akademisi diharapkan dapat berjalan beriringan demi masa depan Pamekasan. (*)
