KABAR MADURA | Anggaran penanggulangan banjir berupa pembangunan drainase di Sumenep berpotensi besar menjadi sasaran realokasi anggaran. Padahal anggaran itu sangat dibutuhkan, terutama untuk daerah perkotaan yang kerap kali dilanda banjir.
Anggota Komisi III DPRD Sumenep Hanafi mengatakan, di daerah perkotaan saja masih menjadi langganan banjir. Seharusnya, anggaran penanggulangan banjir itu tidak dipangkas.
“Ini belum bicara di area pelosok, seperti di Pesantren Al-Amin Prenduan itu menjadi langganan banjir, termasuk Puskesmas Pragaan itu juga,” ujarnya kepada Kabar Madura, Kamis (6/2/2025).
Bahkan, menurutnya, di daerah kepulauan juga tidak pernah absen dari persoalan banjir. Melihat hal ini, semestinya pemerintah daerah pandai berinisiatif agar itu menjadi prioritas utama, bukan malah anggarannya direalokasi.
“Persoalan banjir di Sumenep bukan persoalan baru, tetapi ini tetap terjadi hingga hari ini. Maka, pemerintah harus berinovasi untuk mengatasi persoalan itu,” tegas politisi Partai Demokrat itu.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep Dedi Falahuddin mengungkapkan, ketentuan dalam peruntukan anggaran yang baru belum turun.
“Tetapi yang pasti, informasinya untuk anggaran banjir yang menjadi sasaran utama (pemangkasan),” tuturnya.
Anggaran untuk penanganan banjir tahun ini merosot drastis. Padahal, pada 2024 lalu dianggarkan Rp3 miliar. Sementara pada 2023 Rp3,9 miliar dan 2022 Rp4 miliar.
“Tahun ini kurang lebih Rp1,5 miliar, tetapi kabarnya ini akan menjadi sasaran pengurangan anggaran karena mau dialihkan ke program lain,” paparnya.
Oleh sebab itu, hingga saat ini pihaknya belum berani merencanakan tahapan realisasi dari anggaran tersebut. “Kami menunggu kepastian perubahan dulu, baru kami mulai tahapannya,” pungkas Falahuddin. (ara/zul)
