KABAR MADURA | Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Mohammad Saedy Romli menyoroti rendahnya jumlah pengunjung wisata Pantai Jumiang Pamekasan selama masa libur Lebaran 2025.
Salah satu faktor rendahnya pengunjung wisata diakibatkan karena dampak dari naiknya tiket wisata dari Rp2 ribu menjadi Rp5 ribu dengan fasilitas wisata yang belum memadai. Selain itu, hingga saat ini dinas terkait belum memiliki program atau terobosan baru untuk mengembangkan pariwisata di Pamekasan.
“Sepinya pengunjung di Pamekasan juga dipengaruhi oleh program terobosan yang dilakukan oleh dinas terkait, bukan hanya pada fasilitas wisata,” ungkapnya, Selasa (8/4/2025).
Menurutnya, untuk mengembangkan wisata Pamekasan, pihaknya menyarankan agar dinas terkait melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan wisata yang dikelola pemkab. Sebab, jika dikelola sendiri, selain tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga berdampak terhadap kemajuan wisata dan pendapatan perekonomian masyarakat sekitar.
Dia menilai, dinas terkait belum bisa memberikan kemajuan wisata dengan modal sedikit. Akibatnya, kemajuan wisata hanya bergantung pada ketersediaan anggaran dari pemerintah.
“Saat ini ada pemangkasan anggaran, dan di sektor wisata juga tidak luput dari itu. Dengan demikian, dinas terkait harus bergerak efektif dan efisien di tengah efisiensi. Bukan berdiam diri tanpa inovasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pengelola Wisata Pantai Jumiang Pamekasan Mohammad Hasan membenarkan adanya penurunan jumlah pengunjung. Dibanding tahun sebelumnya, turun drastis. Hanya sekitar 50 persen.
Hasan tidak menampik bahwa tarif tiket yang tinggi dan minimnya fasilitas menjadi penyebab utamanya menurunnya jumlah pengunjung di Pantai Jumiang.
Hasan menyebut, pada 2024 lalu, pengunjung mencapai lebih dari 500 orang. Namun, tahun ini jumlah pengunjung mengalami penurunan, hanya sekitar 200 hingga 300 orang per hari.
“Ya, wajar saja kalau pengunjung wisata kita berkurang drastis. Apalagi wisata kita memang fasilitasnya banyak yang rusak, ditambah naiknya harga tiket dari Rp2 ribu menjadi Rp5 ribu,” ungkapnya.
Pengelola wisata tidak dapat berbuat banyak, hanya mampu melakukan perawatan terbatas menggunakan dana pribadi dan hasil penjualan tiket wisata. Dana tersebut digunakan untuk membersihkan sampah dan kamar mandi, pembuatan kartu tiket, dan beberapa fasilitas lainnya.
Selain itu, Hasan mengaku bahwa pihaknya juga dibebani biaya setoran pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil penjualan tiket wisata kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Pamekasan.
“Untuk menarik wisatawan, kami hanya bisa melakukan perawatan kecil, seperti pembersihan sampah dan rumput, serta ajakan kepada pedagang untuk tetap berjualan,” ujarnya.
Untuk diketahui, fasilitas wisata Pantai Jumiang Pamekasan hampir 90 persen mengalami kerusakan. Sayangnya, pengelola wisata belum merasakan dukungan nyata dari pemerintah daerah. Menurut Hasan, dinas terkait belum menunjukkan ketegasan dalam penataan maupun penyediaan fasilitas wisata, di antaranya tempat jualan dan tangga wisata.
Dia berharap, pemerintah segera melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan pariwisata daerah melalui laporan bulanan pengelola wisata, terutama terkait pendapatan dan jumlah pengunjung wisata.
“Kami menjabat sebagai pengelola wisata sekitar satu tahun lebih, namun belum ada program terobosan dari pemerintah,” pungkasnya. (km62/din)
