KABAR MADURA | Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan menargetkan graduasi mandiri Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 1.910 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Koordinator Kabupaten (Korkab) program keluarga harapan (PKH) Pamekasan Lukman Hakim mengatakan, berdasarkan instruksi Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Dinsos Pamekasan telah menugaskan para pendamping PKH untuk mendorong para KPM agar bersedia dan mampu keluar dari program secara mandiri.
Bahkan, satu pendamping PKH dituntut untuk mampu menggraduasi 10 KPM setiap tahunnya. Dengan demikian, jumlah yang harus digraduasi mandiri akan mencapai 1.910 KPM dari total 67.245 penerima bansos PKH pada tahun ini.
“Jumlah pendamping PKH ada 191 orang, dari jumlah itu, tinggal kita kalikan 10 orang. Namun, dari hasil perkalian ini, baru target ya, yang namanya target pasti bisa dicapai dan tidak dicapai,” ungkapnya, Senin (14/4/2025).
Untuk mencapai target tersebut, Lukman mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pembinaan kepada para KPM. Pembinaan itu dilaksanakan salah satunya melalui program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).
Sebelum ditetapkan lulus dari program, Dinsos Pamekasan menyebut bahwa KPM juga akan menjalani proses verifikasi ulang. Hal itu dilakukan untuk memastikan kesiapan mereka dalam berwirausaha secara mandiri.
“Setelah proses graduasi selesai, nantinya akan kami pantau bagaimana perkembangan usahanya,” tambahnya.
Menurutnya, bagi KPM yang berhasil melakukan graduasi mandiri, Dinsos Pamekasan akan berupaya memberikan reward sebesar Rp1,5 juta hingga Rp5 juta setiap orang. Reward tersebut akan disalurkan ke penerima berupa bantuan fasilitas sarana dan prasarana.
Lukman berharap, langkah ini mampu mendorong kemandirian ekonomi keluarga dan mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan di Pamekasan.
“Kalau yang melakukan graduasi mandiri ini kita berikan reward untuk modal usaha, reward itu bersumber dari Provinsi dan Pusat. Sedangkan untuk kabupaten belum ada,” pungkasnya.
Sementara itu, ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Halili Yasin mendukung adanya target graduasi yang telah ditetapkan. Sebab, tugas Dinsos Pamekasan tidak hanya menyalurkan bantuan, namun juga melakukan program pemberdayaan. Sehingga, dengan demikian pemberian bantuan bisa dialihkan ke masyarakat yang lain.
Bahkan, pihaknya menilai Dinsos Pamekasan juga harus memberikan penghargaan dan pendampingan kepada KPM, agar masyarakat dapat berlomba-lomba untuk melakukan graduasi mandiri.
“Selain kondisi ekonomi kita masih lemah, kami tidak menganggarkan pemberian reward kepada KPM juga karena belum adanya laporan dari Dinas sosial Pamekasan,” pungkasnya. (km62/din)
