KABAR MADURA | Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Yuliadi Setiyawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam program Smart Village atau desa pintar di lingkup Pemkab Sampang tidak boleh ada pemaksaan dari pihak manapun.
Anggaran program Smart Village seluruhnya diambilkan dari dana desa (DD) sebesar Rp20 juta, dengan rincian Rp15 juta untuk pengadaan laptop. Dan Rp5 juta untuk pengadaan aplikasi.
“Dalam pelaksanaan program Smart Village, tidak boleh ada pemaksaan dari pihak manapun dalam pengadaan barang atau jasa pada pemerintahan desa,” katanya, Kamis (17/7/2025).
Menurutnya, kalau pemerintahan desa sekadar meminta saran atau melakukan musyawarah dengan pihak kecamatan atau kabupaten tidak jadi masalah. Tetapi kalau sampai ada pemaksaan, maka akan menjadi masalah.
“Kalau nanti ditemukan pemotongan sepihak terhadap dana desa untuk pengadaan program Smart Village, itu jelas masalah. Karena penggunaan dana desa harus ada tanda tangan pemerintahan desa,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Sudarmanto menegaskan bahwa Rp20 juta dari anggaran dana desa (DD) wajib dialokasikan untuk penerapan Smart Village atau desa pintar.
Menurutnya, program tersebut bertujuan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan realisasi setiap program desa.
“Berdasarkan perintah dari pemerintah pusat, setiap desa diwajibkan menggunakan anggaran DD sebesar Rp20 juta untuk program desa pintar, Rp15 juta untuk belanja komputer yang sesuai standar. Sisanya untuk belanja aplikasi Smart Village,” katanya, Kamis (03/7/2025).
Sudarmanto mengatakan, setiap desa dibebaskan melakukan belanja komputer di mana saja, yang terpenting sesuai ketentuan dan memenuhi standar dalam pengoperasian aplikasi Smart Village.
“Tidak ada pihak ketiga yang kami tunjuk sebagai penyedia komputer, silahkan setiap desa membeli di mana saja, asalkan spesifikasinya sesuai,” terangnya. (yan/din)
