Sebanyak tujuh desa di Kabupaten Bangkalan hingga kini belum mencairkan Dana Desa 2026. DPMD Bangkalan memastikan seluruh pengajuan masih dalam tahap proses dan tidak mengalami kendala.
Pemerintah Desa
Sekda Bangkalan Tekankan Kemandirian Desa, BUMDes Diminta Tangkap Peluang MBG
Sekda Bangkalan Ismet Efendi meminta pemerintah desa lebih inovatif dan mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan PADes di tengah keterbatasan dana desa dan program nasional.
Dana Desa Dialihkan ke KDKMP, DPMD Bangkalan: Ketahanan Pangan Tidak Lagi Wajib
Refocusing anggaran menyebabkan Dana Desa dipangkas hingga 60-70 persen dan dialihkan untuk program KDKMP. DPMD Bangkalan menyebut desa kini hanya wajib menjalankan dua program, yakni penanganan stunting dan BLT, sementara program lain seperti ketahanan pangan tidak lagi menjadi kewajiban.
178 Desa di Pamekasan Terima DD Rp200-300 Juta pada 2026
Sebanyak 178 desa di Pamekasan menerima Dana Desa 2026 dengan kisaran Rp200–300 juta per desa dari pagu reguler sekitar Rp60 miliar. Dana diprioritaskan untuk BLT, stunting, ketahanan pangan, hingga infrastruktur desa.
Gaji Perangkat Desa Tertunggak 3 Bulan, DPMD Sumenep Sebut Banyak Desa Lalai Setor APBDesa
Perangkat desa di Sumenep mengeluhkan gaji yang belum dibayarkan selama tiga bulan. DPMD menyebut keterlambatan terjadi karena banyak desa belum menyampaikan laporan APBDesa.
Pemdes Blumbungan Pamekasan Buka Pos Bantuan Hukum bagi Warga Kurang Mampu
Pemerintah (Pemdes) Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, resmi membuka layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat kurang mampu guna mempermudah akses keadilan dan pendampingan hukum.
Minim Transparansi, Desa di Sampang Rawan Korupsi DD
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang mengingatkan pemerintah desa agar lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana desa. Minimnya pemahaman terhadap aplikasi Jaga Desa dinilai menjadi salah satu penyebab lemahnya pengawasan dan maraknya kasus korupsi di tingkat desa.
Lebih Separuh BUMDes di Sampang Belum Kantongi Izin Operasional
Lebih dari separuh BUMDes di Sampang belum kantongi izin operasional. Dari 186 desa dan kelurahan, baru 90 yang berizin. DPMD Sampang menegaskan BUMDes wajib aktif jalankan program ketahanan pangan agar pencairan dana desa tidak terkendala.
Dana Transfer ke Desa Dipangkas Rp6,1 Miliar, DPMD Pamekasan Akan Lakukan Penyesuaian
Dana transfer ke 178 desa di Pamekasan tahun anggaran 2025 dipangkas Rp6,1 miliar. DPMD Pamekasan menyatakan akan melakukan penyesuaian agar pelayanan dan pembangunan desa tetap berjalan.
Pengadaan Barang Program Smart Village, Sekda Sampang: Tidak Boleh Ada Paksaan!
Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Yuliadi Setiyawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam program Smart Village atau desa pintar di lingkup Pemkab Sampang tidak boleh ada pemaksaan dari pihak manapun.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.