KABAR MADURA | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan pemerintah pusat mendapat sorotan tajam di Sumenep. Hal ini dipicu beredarnya kabar bahwa menu MBG yang disajikan menggunakan ompreng yang diduga mengandung minyak babi.
Menanggapi isu tersebut, Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Sumenep Dr. Moh. Zeinudin, menyatakan keprihatinan sekaligus penyesalan. Dia menilai, jika kabar tersebut benar adanya, maka hal itu bukan hanya mencederai semangat program pemerintah dalam meningkatkan gizi anak bangsa, tetapi juga melukai rasa keagamaan umat.
“Program MBG seharusnya tidak hanya bergizi, tetapi juga halal dan thayyib. Hal ini menyangkut keyakinan umat Muslim yang wajib mengonsumsi makanan halal. Kami mendesak pemerintah untuk segera melakukan klarifikasi resmi, penyelidikan transparan, serta memastikan hasil laboratorium yang sah secara ilmiah maupun hukum,” tegas Dr. Zeinudin, Senin (18/9/2025).
Dia juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, namun tetap kritis dan peduli agar setiap kebijakan publik benar-benar berpihak kepada kemaslahatan umat.
Selain itu dia meminta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi dan pengawasan program MBG agar kasus serupa tidak terulang kembali, serta mendorong adanya sinergi dengan lembaga-lembaga keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam memastikan standar halal.
Hal senada disampaikan Ketua PCNU Sumenep KH Panjdi Taufiq. Dia menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah untuk meredakan keresahan masyarakat.
“Pemerintah harus ambil sikap demi kebaikan generasi bangsa. Jangan sampai isu ini berlarut-larut karena menyangkut kepercayaan umat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, menegaskan agar masalah ini mendapat perhatian serius. Menurutnya, pengawasan distribusi dan mekanisme MBG harus dievaluasi secara menyeluruh.
“Persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. DPRD mendesak adanya sinergi dengan MUI dan lembaga keagamaan lain agar standar halal benar-benar terjamin,” tegasnya.
Dia juga sepakat dengan suara dari Muhammadiyah, NU, dan DPRD Sumenep yang menunjukkan bahwa isu MBG bukan sekadar soal teknis distribusi makanan, melainkan menyangkut kepercayaan, kesehatan, dan masa depan generasi penerus bangsa.
“Harapan mereka, pemerintah segera mengambil langkah tegas, transparan, dan menyeluruh, sehingga program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal yakni menyehatkan anak bangsa tanpa mengorbankan nilai keagamaan masyarakat,” pungkasnya. (ara/waw)
