KABAR MADURA | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Islam Negeri (UIN) Madura menyoroti carut-marut realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pamekasan.
Mereka menilai salah satu program prioritas Presiden Prabowo itu tidak boleh dijadikan ladang basah yang berpotensi memunculkan praktik penyalahgunaan anggaran hingga merugikan negara. Mereka pun menuntut pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program MBG.
Tuntutan itu disampaikan saat PMII UIN Madura menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (12/3/2026).
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Irwan Santoso, mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan program MBG.
Namun, Irwan menyebut, kinerja Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan dan Satuan Tugas (Satgas) MBG Pamekasan belum maksimal dalam mengatasi berbagai persoalan di lapangan.
“Menurut kami, keberadaan Satgas dan Korwil BGN kurang maksimal dalam mengatasi persoalan ini (realisasi MBG),” tegasnya.
Selain persoalan kualitas menu, PMII UIN Madura menemukan sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG belum memenuhi kelengkapan administrasi. Seperti tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Atas temuan tersebut, PMII UIN Madura mendesak Satgas MBG Pamekasan memberikan penjelasan secara terbuka dan tidak membiarkan kejanggalan ini terus terjadi.
Dalam aksi itu, massa sempat ditemui Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan Taufikurrahman. Namun, mahasiswa menolak dan tetap meminta untuk bertemu langsung dengan Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman serta Wakil Bupati Sukriyanto yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Pamekasan.
“Kami hanya ingin berdiskusi, dan ingin langsung bertemu dengan Bapak Bupati. Kemudian kami ingin bertemu dengan Wakil Bupati dan juga Satgas MBG Pamekasan, untuk berdiskusi terkait permasalahan ini” tukasnya. (km96/zul)
