KABAR MADURA | Isu dugaan penggunaan ompreng atau wadah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengandung minyak babi terus menjadi sorotan di Madura. Sejak mencuat pertengahan Agustus lalu, kabar tersebut memicu keresahan masyarakat, khususnya umat Muslim, yang menjadikan kehalalan makanan sebagai prinsip utama.
Dugaan itu bermula dari laporan Indonesia Business Post yang melakukan investigasi di wilayah Chaoshan, Tiongkok, tempat yang diduga menjadi salah satu sumber pengadaan ompreng untuk program MBG. Hasil uji laboratorium di sana disebut menemukan adanya penggunaan minyak babi dalam proses produksinya.
Temuan itu segera menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Pamekasan Aziz Ashari meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Pada prinsipnya, dalam hukum Islam segala sesuatu yang mengandung babi, haram. Tapi kita harus lihat dulu kebenaran isunya seperti apa,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Aziz menegaskan, pemerintah wajib memastikan kehalalan semua bahan yang digunakan dalam program MBG, baik makanan maupun wadahnya. Aziz juga menyoroti sejumlah insiden keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program, sehingga menurutnya evaluasi harus dilakukan secara masif.
“Dalam Islam, ada halalan thayyibah, artinya halal dan baik. Jadi, tidak hanya soal halal-haramnya yang diperhatikan, tapi evaluasi jalannya program itu juga perlu,” imbuhnya.
Pandangan serupa disampaikan Pj Ketua PCNU Pamekasan Muchlis Nasir. Dia menekankan agar pemerintah lebih selektif dalam pengadaan bahan baku MBG.
“Jika hal tersebut misalnya sudah terjadi, maka pemerintah harus memutus kontrak dengan pihak-pihak yang merugikan umat Islam. Karena masalah halal dan haram bagi umat Islam adalah prinsip,” tegasnya.
Di Sumenep, Ketua PD Muhammadiyah Dr. Moh. Zeinudin juga menyampaikan keprihatinan sekaligus penyesalan. Dia menilai, jika kabar itu benar, maka bukan hanya mencederai semangat program pemerintah, tetapi juga melukai rasa keagamaan umat.
“Program MBG seharusnya tidak hanya bergizi, tetapi juga halal dan thayyib. Kami mendesak pemerintah untuk segera melakukan klarifikasi resmi, penyelidikan transparan, serta memastikan hasil laboratorium yang sah secara ilmiah maupun hukum,” tegasnya.
Zeinudin juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi, tetapi tetap kritis dan peduli. Dia mendorong adanya evaluasi distribusi dan pengawasan MBG serta sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan standar halal.
Ketua PCNU Sumenep KH Pandji Taufiq juga menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah. Pemerintah harus ambil sikap demi kebaikan generasi bangsa.
“Jangan sampai isu ini berlarut-larut karena menyangkut kepercayaan umat,” ujarnya. (nur/ara/zul/waw)
