KABAR MADURA | Polemik dugaan intervensi yang dilakukan Dinas Kesehatan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Sampang terhadap tenaga kesehatan (nakes) kian meluas. Jika sebelumnya tekanan disebut hanya menyasar kalangan nakes, kini sejumlah kepala puskesmas (kapus) di beberapa kecamatan juga mengaku turut mengalami intervensi serupa.
Tekanan yang dimaksud berupa instruksi agar tidak mengajukan sejumlah nama nakes untuk diusulkan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu. Alasan yang digunakan, karena ada dugaan keterlibatan keluarga nakes tersebut dalam politik praktis.
Kepala Puskesmas Karang Penang dr. Fajar Ash Shiddiqi membenarkan hal itu. Dia mengaku mendapat arahan langsung dari tim Dinkes KB untuk mencoret nama beberapa nakes di wilayah kerjanya.
“Secara personal dan secara pekerjaan tim staf puskesmas tidak ada masalah, setelah saya tanya ke teman-teman ternyata orangtuanya yang terlibat politik,” katanya, Rabu (24/9/2025).
Hal senada diungkapkan Kepala Puskesmas Pangarengan dr. Indah Nur Susanti. Dia juga mengakui bahwa terdapat nama nakes di lingkungannya yang diarahkan agar tidak diusulkan dalam pengangkatan PPPK paruh waktu karena alasan serupa.
“Tapi, kami tetap mengajukan semuanya dengan harapan ada perubahan seiring berjalannya waktu. Saya juga mengarahkan (ke yang bersangkutan) jika ada masalah untuk segera l melakukan rekonsiliasi, mumpung ada waktu, meskipun saya tahu dia orangnya tidak begitu,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinkes KB Sampang Titin Hamidah menegaskan, pihaknya memang membentuk tim untuk melakukan seleksi pegawai yang akan diajukan PPPK paruh waktu. Menurutnya, mekanisme itu dibagi dalam dua bagian, yakni tim untuk nakes di bidang pelayanan kesehatan (yankes) dan tim untuk non-nakes di bidang umum serta kepegawaian.
“Kami sebagai dinas teknis mempunyai kewajiban untuk membuat peta jabatan, dimana harus terurai betul apa yang menjadi kebutuhan tenaga baik itu nakes maupun non-nakes, jika sesuai dengan kriteria baru kami usulkan,” tuturnya.
Kabar dugaan intervensi ini mencuat setelah puluhan nakes menemui anggota DPRD Sampang untuk mengadu persoalan pengajuan PPPK paruh waktu tersebut beberapa hari yang lalu. (yan/zul)
