KABAR MADURA | Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang mengingatkan semua lembaga sekolah di bawah naungannya, meliputi sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan (SMA & SMK) agar tidak melakukan pungutan pada Program Indonesia Pintar (PIP).
Warning tersebut disampaikan Kepala Cabdin Jatim wilayah Sampang Mas’udi Hadiwijaya. Menurutnya, segala bentuk pungutan liar di sekolah merupakan larangan keras. Pihak sekolah tidak boleh menjadikan program PIP itu sebagai celah untuk menarik biaya tambahan.
“Sekolah hanya memiliki kewenangan membantu aktivasi rekening PIP. Jangan sampai ada sekolah yang melakukan pungutan, karena proses pencairan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab siswa dan orang tua,” ujarnya kepada awak media.
Untuk mengantisipasi terjadinya pungutan di lembaga sekolah, Mas’udi mendorong agar setiap kebijakan sekolah dapat dikomunikasikan melalui komite, sehingga lebih transparan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Bahkan pihaknya mengaku sudah menurunkan tim khusus yang ditugaskan untuk memantau dan mengawasi realisasi program PIP agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami minta orang tua juga terlibat dalam memantau layanan pendidikan ini guna menghindari adanya kesalahpahaman dan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah,” terangnya.
Dijelaskan, program PIP itu ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah. Bantuan itu diperuntukkan biaya transportasi, membeli perlengkapan, maupun seragam sekolah dan kebutuhan sekolah lainnya.
Lanjut Mas Udi, pada tahun 2025, besaran bantuan PIP yang diterima siswa berkisar antara Rp900.000 hingga Rp1.800.000 per tahun, tergantung jenjang pendidikannya.
Untuk Sampang, penerima PIP pada fase pertama tahun anggaran berjalan sebanyak 661 siswa SMA dan 887 siswa SMK. Dana PIP itu sudah disalurkan pada bulan Juli sampai Agustus.
“Harapan kami, bantuan PIP dapat digunakan sebagaimana mestinya,” harapnya. (sub/waw)
