KABAR MADURA | Program Universal Health Coverage (UHC) di Pamekasan dipastikan tetap berjalan. Namun, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menyebutkan, skema keberlanjutannya masih dalam tahap kajian dan perlu dibahas bersama sejumlah pihak terkait.
Menurut bupati, ada dua pola dalam penerapan UHC, yakni UHC prioritas dan UHC nonprioritas.
“UHC itu kan ada dua, ada UHC prioritas dan ada UHC nonprioritas. Rapat terakhir dengan BPJS dan kawan-kawan, arahnya sepertinya tetap ke prioritas,” paparnya, Jumat (3/10/2025).
Meski begitu, jika skema prioritas tetap dipilih, maka konsekuensinya berpotensi menimbulkan risiko tunggakan maupun beban pembiayaan yang cukup besar. Sebab itu, muncul opsi untuk beralih ke UHC nonprioritas.
“Kalau prioritas, ya risikonya seperti itu (tunggakan dan sebagian lainnya). Ada opsi lain, bagaimana kalau tetap UHC tapi nonprioritas. Nonprioritas itu artinya di bawah prioritas, pastinya berbeda tingkatannya,” tegasnya.
Keputusan final mengenai pola UHC, lanjut Bupati Kiai Kholil, akan diambil setelah berkomunikasi dengan sejumlah pihak, mulai staf ahli, pimpinan DPRD, hingga tokoh masyarakat yang berkompeten.
“Menentukan itu nantinya di tangan saya, tapi saya tidak sendirian. Saya akan komunikasi dengan beberapa staf ahli, pimpinan dewan, Pak Ali Maskur, dan lain-lain,” terangnya.
Dia juga menegaskan, wacana penghapusan UHC sama sekali tidak pernah dipertimbangkan, mengingat program itu menyangkut akses kesehatan masyarakat kurang mampu.
“Kalau dihapus secara total itu tidak mungkin, karena kalau fakir miskin mau berobat, mau berobat ke mana?,” tandasnya. (rul/ong)
