RS BHC Sumenep menegaskan komitmen memberikan pelayanan profesional dan setara bagi pasien BPJS Kesehatan maupun umum, didukung fasilitas UHC memadai dan tenaga medis berpengalaman untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di Sumenep.
UHC
Puluhan Ribu Warga Terancam Tak Terkaver Jaminan Kesehatan, Pemkab Pamekasan Temui BPJS Pusat
Pemkab Pamekasan bersama DPRD melakukan koordinasi langsung ke BPJS Kesehatan pusat untuk memperjuangkan hak layanan kesehatan lebih dari 86 ribu warga yang terancam kehilangan kepesertaan BPJS pada 2026.
Anggota DPRD Pamekasan Rasyid Fansory Kritik Biakes Maskin: Tidak Adil dan Tak Sinkron dengan JKN
Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Abd Rasyid Fansory, menilai program Biakes Maskin milik Pemprov Jatim belum berjalan adil karena hanya berlaku di rumah sakit milik provinsi. Dia berharap RSUD Smart Pamekasan juga ditunjuk sebagai penerima manfaat pada 2026 agar layanan kesehatan bagi masyarakat miskin lebih merata dan selaras dengan program JKN.
Desak UHC Prioritas Kembali Diberlakukan, Perkasa Pamekasan Tegaskan Komitmen Bantu Verifikasi Data
Persatuan Kepala Desa (Perkasa) Pamekasan mendesak Pemkab setempat untuk segera mengevaluasi dan memverifikasi data peserta UHC prioritas. Mereka menilai penghentian program tersebut menyulitkan masyarakat kurang mampu mengakses layanan kesehatan, serta siap membantu proses verifikasi data.
Perkasa Pamekasan Desak Pemkab Aktifkan Kembali Program UHC Prioritas
Perkasa desak Pemkab Pamekasan aktifkan kembali UHC prioritas demi pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
1,3 Juta Warga Gunakan Layanan Kesehatan, DPRD Pamekasan Minta UHC Non Cut Off
Komisi IV DPRD Pamekasan mendesak agar skema Universal Health Coverage (UHC) non cut off tetap dipertahankan. Sepanjang 2025, layanan kesehatan di Pamekasan telah mencapai lebih dari 1,3 juta kunjungan dengan biaya pelayanan mencapai Rp280,9 miliar.
Pamekasan Berlakukan UHC Cut Off, 8.174 Dikeluarkan sebagai Peserta PBID
Pemerintah Kabupaten Pamekasan resmi memberlakukan sistem UHC cut off mulai 1 Oktober 2025. Kebijakan ini diterapkan karena tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan baru mencapai 79,14 persen. Sebanyak 8.174 peserta PBID dinyatakan tidak aktif, sementara tunggakan iuran mencapai Rp41 miliar.
UHC Pamekasan Dihentikan Sementara, Ketua DPRD Minta Warga Segera Urus BPJS
Program UHC Pamekasan dihentikan sementara akibat penurunan dana daerah. Ketua DPRD minta warga segera urus BPJS agar layanan kesehatan tetap lancar.
Bupati Pamekasan Pastikan UHC Tidak Dihapus, Skema Keberlanjutan Masih Dikaji
Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman memastikan program Universal Health Coverage (UHC) tidak akan dihapus. Skema keberlanjutan UHC masih dalam tahap kajian bersama sejumlah pihak terkait.
Selamatkan UHC Gerbang Salam: Hadiah Nyata Kemerdekaan bagi Rakyat Pamekasan
Jika tidak segera diatasi, maka layanan kesehatan gratis yang sudah dinikmati masyarakat bisa terhenti. Inilah saat yang paling tepat untuk mengingatkan pemerintah bahwa menyelamatkan UHC adalah hadiah kemerdekaan yang paling nyata dan bermakna bagi rakyat.
Didominasi Pembayaran Tunggakan UHC, Serapan DBHCHT Pamekasan Baru 24,88 Persen
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mencatat realisasi serapan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 baru mencapai 24,88 persen dari total alokasi sebesar Rp112 miliar.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.