KABAR MADURA | Rektor Universitas Islam Negeri atau UIN Madura, Saiful Hadi, menegaskan bahwa satu tahun Kepemimpinan Bupati KH. Kholilurrahman dan Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto mulai menunjukkan arah yang selaras dengan kebutuhan pendidikan tinggi dan pengembangan intelektual di daerah.
Menurutnya, terdapat sejumlah langkah positif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, terutama dalam proses perencanaan program strategis. Dia menyebut, penyusunan kebijakan kini diawali dengan kajian yang lebih komprehensif dan melibatkan akademisi serta para ahli.
“Dalam perencanaan program strategis, pemerintah sudah melibatkan akademisi. Ini langkah baik karena kebijakan menjadi lebih berbasis kajian ilmiah,” ujarnya.
Selain itu, keberadaan Forum Diskusi Khusus (FDK) juga dinilai menjadi ruang penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan kalangan perguruan tinggi. Forum tersebut digelar rutin setiap bulan dengan melibatkan para rektor, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tokoh masyarakat untuk membahas berbagai persoalan aktual di Pamekasan.
Namun, Saiful Hadi juga memberikan sejumlah catatan kritis terhadap program prioritas yang dijalankan pemerintah daerah. Ia menilai, tidak semua janji politik saat kampanye dapat direalisasikan secara optimal.
“Beberapa janji politik sulit diwujudkan karena keterbatasan anggaran, bahkan ada yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” ungkapnya.
Dia juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami defisit anggaran sekitar Rp200 miliar. Ditambah adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius dalam merealisasikan berbagai program pembangunan yang diharapkan masyarakat.
Sebagai solusi, kalangan akademisi memberikan sejumlah rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik ke depan. Di antaranya, pentingnya melibatkan berbagai elemen seperti kiai, tokoh masyarakat, akademisi, aktivis, hingga LSM dalam proses perumusan kebijakan.
Selain itu, kebijakan publik harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu. Transparansi juga menjadi poin penting, di mana setiap kebijakan yang telah ditetapkan perlu dibuka kepada publik, baik melalui teknologi informasi maupun secara manual.
“Pemerintah juga harus terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat. Jika kritik tersebut benar dan konstruktif, maka kebijakan yang ada perlu dievaluasi dan direvisi,” tegasnya.
Dengan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, diharapkan arah pembangunan di Kabupaten Pamekasan ke depan semakin responsif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. (rul/waw)
