KABAR MADURA | Forum Aktivis Madura (FAM) Sampang menuding camat Kedungdung tidak profesional dan terkesan lari dari tanggung jawab. Tuduhan itu muncul setelah camat meninggalkan forum audiensi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang pada Senin (6/10/2025), sebelum pembahasan selesai. Dalam forum itu dibahas dugaan penyimpangan dalam pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Kedungdung.
Diketahui, sebanyak 10 perangkat desa di Kecamatan Kedungdung diduga diberhentikan di luar prosedur, di antaranya berasal dari Desa Palenggiyan, Komis, dan Pajeruan.
Ketua FAM Sampang Samsul Arifin menyebut, tindakan camat Kedungdung yang keluar dari forum sebagai bukti tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan persoalan yang tengah menjadi sorotan publik.
“Saat kami tanyakan alasan pengesahan surat pemecatan kepada 10 perangkat desa di Kecamatan Kedungdung, dia tidak mampu menjawab, malah keluar dari forum,” ujarnya Senin (6/10/2025).
Menurut Arifin, Camat Kedungdung telah memberi contoh buruk sebagai pelaksana pemerintahan. Dia juga menduga adanya intervensi camat dalam rotasi perangkat desa tanpa prosedur yang jelas.
“Kalau camat benar-benar bekerja sesuai aturan, seharusnya tidak perlu takut. Tapi faktanya justru seolah menghindar,” tegasnya.
Dia menilai, sikap acuh camat Kedungdung semakin memperkuat dugaan adanya pelanggaran administrasi yang perlu ditelusuri lebih dalam. Sebab itu, FAM mendesak DPRD Sampang agar mengambil langkah tegas terhadap camat serta tiga penjabat (Pj) kepala desa yang dianggap bermasalah.
“Ini sudah pasti ada muatan politik praktis yang melatarbelakangi pemecatan perangkat desa. Jika terus dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi penegakan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sampang, Moh Ikbal Fatoni, membenarkan bahwa camat Kedungdung memang dikeluarkan dari forum audiensi karena dinilai berbelit-belit dan banyak alasan.
“Kebetulan yang mimpin forum saya, saya yang menyuruh keluar camat karena percuma. Ditanya Pj kades kenapa tidak hadir (ketika dipanggil DPRD) dijawab karena sakit segala macam, dan saat kita minta untuk mendatangkan tim APBDes, dia menjawab tidak mempunyai nomor teleponnya,” ungkapnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan, persoalan tersebut diduga sudah diatur sedemikian rupa agar tidak menemukan titik temu.
“Kami menilai ini sudah terstruktur dan masif. Dalam hal ini kami tidak bisa memutuskan, tetapi permasalahan itu akan kita bawa ke rapat paripurna,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak camat Kedungdung belum memberikan keterangan resmi. (yan/zul)
