KABAR MADURA | Penentuan lahan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat (SR) di Pamekasan hingga kini masih berproses. Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, lahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten (pemkab) itu masih berada pada tahap survei teknis.
Ketua Tim Kabupaten (Katimkab) Program Keluarga Harapan (PKH) Pamekasan Lukman Hakim mengatakan, pihaknya terus memantau keseriusan Pemkab Pamekasan dalam menyiapkan infrastruktur pendukung program nasional itu.
Sejumlah lokasi telah ditinjau oleh tim teknis dari bagian aset bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Beberapa titik yang masuk dalam survei, di antaranya berada di Kecamatan Pakong, Waru, dan Pegantenan.
“Sampai sekarang masih tahap survei. Tujuannya untuk memastikan lokasi yang memenuhi kriteria atau persyaratan teknis. Belum ada keputusan akhir dari pemkab,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Lukman menilai, proses penyiapan lahan yang berlarut berpotensi menimbulkan risiko. Dia mengingatkan, apabila tidak ada progres nyata, bukan tidak mungkin proyek itu dialihkan ke daerah lain di Madura.
“Kalau pemerintah kabupaten tidak siap, proyek ini bisa saja dipindah ke Sumenep, Sampang, bahkan Bangkalan. Sangat disayangkan jika program ini harus berpindah hanya karena ketidaksiapan lahan,” tegasnya.
Namun, dari sisi operasional, SR direncanakan mulai membuka pendaftaran pada tahun ajaran 2026-2027. Saat ini, struktur pengelola sekolah juga telah terbentuk.
Dalam pelaksanaannya nanti, Dinas Sosial (Dinsos) akan memegang peran utama, sementara pendamping dari Kementerian Sosial berfungsi sebagai dukungan teknis.
“Pihak aset dan OPD terkait yang lebih memahami angka pastinya. Namun yang jelas, anggaran itu tersedia,” tukasnya. (km96/zul)
