KABAR MADURA | Sejumlah aktivis sosial di Sampang yang tergabung dalam Musyawarah Perjuangan Rakyat (Muspera) menduga Kepala PT. Pos Indonesia Cabang Sampang sengaja mangkir dari forum audiensi yang digelar untuk membahas polemik penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLT Kesra).
Audiensi itu digelar sebagai bentuk desakan agar ada kejelasan terkait carut marut penyaluran bantuan di beberapa kecamatan.
Koordinator Muspera Rois Anwar menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran pimpinan PT. Pos Cabang Sampang. Menurutnya, audiensi itu sudah dijadwalkan dan disampaikan secara resmi.
“Kami menilai ini bentuk ketidakseriusan PT. Pos dalam menyikapi persoalan BLT Kesra. Kepala PT Pos seharusnya hadir untuk menjelaskan secara terbuka apa kendala di lapangan,” ujarnya, Senin (15/12/2025).
Rois menegaskan, PT. Pos memiliki peran strategis sebagai lembaga penyalur bantuan. Oleh karena itu, absennya pimpinan PT. Pos dinilai memperkeruh situasi dan memicu spekulasi di tengah masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat (KPM) yang hingga kini masih menunggu kepastian pencairan.
Selain itu, Rois juga menyoroti dampak sosial akibat keterlambatan BLT Kesra. Menurutnya, bantuan itu sangat dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar, terlebih menjelang akhir tahun ketika tekanan ekonomi semakin tinggi.
“Kami sudah kantongi data ratusan KPM yang sampai saat ini belum menerima bantuan, yang dirugikan jelas masyarakat kecil. Mereka terus bertanya, tapi tidak ada penjelasan yang pasti,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala PT. Pos Indonesia Cabang Sampang Hoyri membantah tudingan tersebut. Dia menyebut, ketidakhadirannya dalam forum audiensi itu disebabkan ada miskomunikasi antara aktivis dengan petugas loket.
“Ini hanya masalah miskomunikasi saja, kebetulan kami ada zoom mendadak, setelah itu kami standby di kantor,” ungkapnya. (yan/zul)
