KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang diduga menolak rencana kedatangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia Abdul Mu’ti ke Sampang. Dugaan itu mencuat setelah izin penggunaan Pendopo Bupati Sampang dibatalkan secara mendadak, sehari sebelum pelaksanaan agenda Milad Muhammadiyah ke-113.
Agenda Milad Muhammadiyah yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 16 Desember 2025 itu rencananya akan dihadiri Mendikdasmen Abdul Mu’ti, yang juga menjabat sebagai sekretaris umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2027. Namun, pembatalan penggunaan pendopo membuat pelaksanaan acara tersebut menjadi polemik.
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sampang M Soleh mengungkapkan, pihaknya telah menempuh seluruh prosedur administrasi sesuai ketentuan birokrasi pemerintah daerah. Menurutnya, hingga mendekati hari pelaksanaan, tidak ada kendala yang disampaikan oleh pihak pemkab.
“Kami sudah mengikuti semua prosedur. Tidak ada masalah apapun sampai H-3. Tiba-tiba panitia dipanggil dan diberi informasi bahwa pendopo tidak bisa digunakan untuk acara,” ujar Soleh, Senin (15/12/2025).
Alasan yang disampaikan Pemkab Sampang, lanjut Soleh, adalah adanya gangguan listrik di Pendopo Bupati. Namun, dia menilai alasan itu tidak masuk akal karena panitia telah melakukan persiapan di lokasi sejak pagi hari dan kondisi listrik dinilai normal.
“Alasannya listrik rusak. Padahal kami seharian persiapan di pendopo dan semuanya normal,” tegasnya.
Soleh juga menyebut, sebelumnya pihak Muhammadiyah telah menerima konfirmasi dari Kepala Sub Bagian Umum Pemkab Sampang terkait persetujuan peminjaman pendopo.
“Kami sudah mendapat informasi bahwa ploting peminjaman pendopo sudah diterima. Karena itu kami sangat menyayangkan pembatalan mendadak ini,” jelasnya.
Atas kejadian tersebut, Soleh meminta Pemkab Sampang bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap organisasi kemasyarakatan.
“Muhammadiyah adalah salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Kami memiliki hak dan kedudukan yang sama. Pemerintah daerah seharusnya memperlakukan kami secara adil dan tidak diskriminatif,” tegas Soleh.
Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Sampang Sudarmanto membantah adanya penolakan terhadap kunjungan Mendikdasmen. Dia menegaskan, Pemkab Sampang tidak pernah mengeluarkan surat izin penggunaan Pendopo Bupati untuk agenda Milad Muhammadiyah.
“Kami tidak pernah mengeluarkan surat izin penggunaan pendopo oleh Kabag Umum untuk kegiatan tersebut,” katanya.
Sudarmanto juga menambahkan, persoalan itu bukan merupakan penolakan terhadap Mendikdasmen, melainkan berkaitan dengan pihak penyelenggara kegiatan.
“Kami bukan menolak Menteri Pendidikan, tapi karena yang membawa adalah ormas,” imbuhnya.
Sebelumnya, rencana kedatangan Mendikdasmen ke Sampang ini juga sudah menuai penolakan dari beberapa elemen masyarakat, termasuk ormas Laskar Hubbul Wathon. Mereka menilai bahwa kegiatan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas dan kondusifitas wilayah. (yan/zul)
masih anti muhammadiyah yah, daerah ini
Terlalu….
Mudah mudahan yg diskriminatif dan intolerant segera tercerahkan oleh hidayah Allah dan dakwah muhammadiyah