KABAR MADURA | Pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sampang mengungkap dugaan pemotongan tunjangan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sampang sudah biasa terjadi.
Sekretaris IPSI Sampang, Syaful Arif, menilai praktik tersebut bukan hal baru, melainkan sudah berulang kali terjadi sejak beberapa tahun sebelumnya tanpa penyelesaian yang jelas. Bahkan, Arif menyebut, “lagu lama” tersebut terus berulang. Menurutnya, selama ini banyak pengurus maupun pengurus cabang olahraga (pengcab) memilih diam meskipun merasa dirugikan.
“Kalau soal tunjangan dipotong atau tidak dibayarkan penuh, itu sudah lama terjadi. Bukan hanya sekarang. Hanya saja, dulu jarang yang berani bicara,” ujar Syaiful Arif, Rabu (14/1/2026).
Lebih jauh Arif mengungkapkan, praktik tersebut kerap dibungkus dengan berbagai alasan klasik, mulai dari anggaran yang belum cair, adanya utang kegiatan sebelumnya, hingga dalih kebutuhan mendesak organisasi.
Di sisi lain, para pengurus tetap diminta menandatangani surat pertanggungjawaban (SPj) seolah-olah hak mereka telah diterima secara penuh.
Sayful menegaskan, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pembinaan dan nasib atlet di Sampang. Dia mencontohkan, pada pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur, sejumlah atlet terpaksa menggunakan dana pribadi karena minimnya dukungan fasilitas dan pembiayaan dari KONI.
“Praktik tersebut sangat mempengaruhi nasib para atlet di Sampang, bahkan kemarin saat pelaksanaan Porprov banyak teman teman atlet menggunakan anggaran pribadi, tidak ada fasilitas yang diberikan oleh KONI,” ungkapnya.
Menurut Arif, tatakelola keuangan yang tidak transparan berpotensi merusak kepercayaan cabang olahraga terhadap KONI sebagai induk organisasi. Dia menilai, pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sampang, seharusnya dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Watak kepengurusan KONI saat ini memang tidak baik. Sebenarnya kami sempat punya keinginan untuk menyegel kantor KONI agar kepengurusan saat ini dibekukan. Tapi kami khawatir nanti justru dikira haus kekuasaan,” tegasnya.
Atas mencuatnya dugaan pemotongan tunjangan tersebut, IPSI Sampang mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan KONI Sampang, khususnya yang berkaitan dengan tunjangan pengurus dan penggunaan anggaran kegiatan olahraga.
“Harus dilakukan audit secara menyeluruh dan akuntabel. Kami juga berharap aparat penegak hukum bisa bergerak aktif, karena dana yang dikelola KONI berasal dari APBD dan merupakan uang rakyat,” pungkas Sayful Arif.
Saat dikonfirmasi, Ketua KONI Sampang Abdul Wasik enggan berkomentar. Dia memilih enggan bicara banyak dan hanya mengucapkan terima kasih.
“Terima kasih,” singkatnya. (yan/ong)
Bukan dipotong pak… tapi tdk diberi sdh hampir 4 tahun Faba utk Cabor di kabuoaten sampang itu dikatakan penggelapan krn itu hak cabor 60% dan 40% utk operasional Koni sampang. Aturan itu utk Dana Pembinaan Cabor di Kabupaten Sampang. Bukan utk pengurus Koni pak.