KABAR MADURA | Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Ismail, menilai satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman-Sukriyanto, masih berada pada tahap awal pelaksanaan program. Berbagai tantangan pun dihadapi, terutama terkait keterbatasan fiskal daerah.
Ismail menyebut, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam merealisasikan janji politik kepala daerah. Dia mengungkapkan, terjadi penurunan signifikan pada sejumlah sumber pendapatan daerah, termasuk dana bagi hasil cukai yang sebelumnya mencapai sekitar Rp112 miliar pada 2025, namun turun menjadi sekitar Rp59 miliar pada 2026.
“Janji politik bisa diukur berhasil atau tidak di akhir jabatan. Kalau satu tahun pertama ini belum bisa diukur berhasil atau tidak, karena RPJMD itu basisnya lima tahun. Ini masih proses awal,” ujarnya kepada Kabar Madura, Senin (30/3/2026).
Meski demikian, kata Ismail, sejumlah program prioritas mulai direalisasikan secara bertahap. Di antaranya penataan kawasan perkotaan, termasuk penertiban pedagang kaki lima (PKL) di area food colony, serta rencana pembenahan kawasan sekitar eks stasiun PJKA yang dinilai kurang layak.
Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan juga mulai mempersiapkan pembangunan pusat layanan publik di wilayah Pantura atau Pantura Center. Fasilitas ini diharapkan dapat mempermudah akses layanan administrasi bagi masyarakat di wilayah utara, seperti Kecamatan Batumarmar, Waru, Pasean, dan Pakong.
“Ke depan masyarakat tidak perlu lagi ke kota, karena pelayanan publik akan dipusatkan juga di Pantura,” tambah politikus Partai Demokrat tersebut.
Dari sisi pengawasan anggaran, Ismail menambahkan, DPRD Pamekasan belum menemukan indikasi pemborosan dalam penggunaan APBD. Pemkab dinilai masih fokus pada penguatan pondasi pembangunan.
Sementara terkait transparansi, dia menegaskan, sistem pengelolaan anggaran saat ini telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Semuanya harus melalui SIPD. Artinya, tidak ada program yang kemudian tiba-tiba muncul tanpa melalui evaluasi pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri. Beda dengan belasan tahun lalu. Bahkan hari ini, nominal pembelian terkecil pun sudah terperinci anggarannya,” jelasnya.
Kendati demikian, DPRD Pamekasan tetap memberikan sejumlah catatan. Di antaranya perlunya peningkatan sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai masih belum optimal. Tidak hanya itu, pemkab juga belum memiliki basis data kemiskinan yang akurat.
“Seharusnya hari ini sudah tidak ada lagi visi misi dinas, tidak ada lagi visi misi OPD, yang ada hanyalah visi misi bupati dan wakil bupati. Jadi nanti muaranya ke sana semua,” tutupnya. (nur/zul)
