KABAR MADURA | Distribusi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pamekasan terus mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari forum lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendesak adanya perbaikan dalam penyalurannya, baik untuk siswa, balita, maupun ibu menyusui.
Koordinator Forum LSM Pamekasan, Heru Budi Prayitno, mengatakan, selama proses distribusi MBG berlangsung, masih kerap ditemukan menu yang tidak sesuai dengan standar kelayakan maupun standar kesehatan.
Selain itu, di lapangan juga ditemukan sejumlah dapur MBG yang belum mengantongi legalitas dasar, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan persyaratan lainnya.
“Temuan di lapangan banyak. Seperti tidak layak menu, bahkan ada untuk bayi menunya justru nasi goreng, dan beberapa temuan lainnya. Kami akan tindak lanjuti terus aspirasi kami ini, sampai ini didengar oleh pihak-pihak terkait,” jelasnya saat melakukan audiensi dengan Satgas MBG dan Korwil BGN Pamekasan, Rabu (8/4/2026).
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Pamekasan H. Sukriyanto menyambut baik audiensi tersebut. Dia mengakui bahwa persoalan dalam distribusi MBG memang masih terjadi. Oleh sebab itu, pihaknya berjanji akan memperketat pengawasan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menekan potensi kesalahan dalam pendistribusian.
“Satu minggu dua kali kami turun ke lapangan untuk melakukan pengawsan,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, koordinasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) setempat juga akan lebih dimasifkan untuk meninjau sekaligus mengevaluasi dapur MBG yang telah beroperasi.
Lebih lanjut, Wakil Bupati Pamekasan itu menyebut, terkadang terdapat ketidakselarasan antara pemberitaan distribusi MBG di media dengan fakta di lapangan. Hal itu dinilai berpotensi membentuk opini publik yang keliru.
“Ke depan kami akan lebih membersamai teman-teman media, termasuk masalah konfirmasi agar tidak ada ketimpangan informasi,” tukasnya. (nur/zul)
