Bantuan Pupuk Nonsubsidi Mulai Disalurkan Bertahap, DPRD Pamekasan Nilai Waktu Realisasi Kurang Tepat

Pertanian, Berita100 views

KABAR MADURA | Bantuan pupuk nonsubsidi di Pamekasan mulai disalurkan. Penyaluran itu dijadwalkan berlangsung selama dua hari,  Senin hingga Selasa (4-5/8/2025). Sebanyak 200 kelompok tani (poktan) diproyeksikan mendapatkan bantuan tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Produksi Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan Andi Ali Syahbana mengatakan, pihaknya menyediakan 135 ton bantuan pupuk nonsubsidi untuk ratusan poktan tersebut.

Menurutnya, proses penyeleksian dilakukan dengan ketat, mulai dari verifikasi dan validasi. Beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, di antaranya adalah poktan harus tervalidasi dari pemerintah daerah, masih belum menerima pupuk bersubsidi, dan beberapa persyaratan lainnya.

“Hari pertama penyaluran, dimulai dari Kecamatan Batumarmar, Waru, Pasean, Pakong, dan Pegantenan. Sisanya besok,” katanya, Senin (4/8/2025).

Baca Juga:  Petani Pertanyakan Tambahan Biaya Pupuk Bersubsidi di Luar HET

Masing-masing poktan, kata Andi, dialokasikan mendapat 600 hingga 700 kg pupuk. Sedangkan setiap anggota poktan mendapatkan jatah pupuk berbeda, sesuai dari jumlah tembakau yang ditanam. Pihaknya berharap, melalui bantuan pupuk itu dapat menghasilkan tembakau dengan kualitas yang bagus.

IMG-20260612-WA0052
IMG-20260612-WA0047
IMG-20260612-WA0050
IMG-20260612-WA0051
IMG-20260612-WA0049
IMG-20260612-WA0046

“Sumber anggarannya dari DBHCHT, senilai Rp2 miliar lebih,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Faridi menilai waktu penyaluran bantuan pupuk nonsubsidi tidak tepat. Pasalnya, saat ini sudah hampir memasuki masa panen tembakau. Harusnya, kata politisi PKB itu, setiap realisasi program yang dirancang harus sesuai dengan tujuannya.

Baca Juga:  Anggaran Seret, Petani Tembakau Pamekasan Tanpa Bantuan Bibit dari APBD 2026

Kata Faridi, dinas terkait tidak hanya fokus pada ketepatan sasaran penerima bantuan, namun juga perlu mencakup ketepatan jumlah dan ketepatan waktu realisasi. Sehingga, program tersebut bisa terlaksana maksimal.

“Komisi II seringkali mendapatkan keluhan dari masyarakat. Salah satunya soal pupuk, programnya bagus tapi waktu realisasinya kurang tepat. Dinas harus menyesuaikan dengan tujuannya. Jika proyeksinya untuk menekan biaya produksi, berarti realisasi bantuannya harus tepat,” jelasnya. (nur/zul)

IMG-20260612-WA0113
IMG-20260612-WA0121

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *