KABARMADURA.ID | SAMPANG-Bantuan air bersih untuk menangani kekeringan di Kabupaten Sampang tidak kunjung terealisasi. Padahal bantuan dari pemerintah provinsi (Pemprov) sudah turun.
Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang Putut Tri Cahyoko mengatakan, realisasi bantuan air bersih untuk desa yang kekeringan masih menunggu revisi rencana anggaran belanja (RAB).
Tahun ini di Kabupaten Sampang terdapat 92 desa yang terdampak kekeringan. Terdiri dari 62 desa kering kritis, 15 desa kering langka, dan 15 desa kering langka terbatas. Jumlah desa itu tersebar di 14 kecamatan.
“Kami sudah mendapatkan dana untuk bantuan air dari pemprov,” ucapnya, Senin (14/08/2023).
Dia mengaku, pendistribusian bantuan air bersih ke desa terdampak kekeringan ini, BPBD Sampang bekerja sama dengan perusahaan daerah air minum (PDAM) setempat. Selain itu, pihaknya juga akan menggandeng lembaga-lembaga lain yang memiliki mobil tangki air agar penyalurannya segera terlaksana.
“Kami sudah rapat dengan PDAM, masih proses revisi RAB-nya. Kalau sudah selesai, kami secepatnya akan action,” tegasnya.
Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mengandalkan anggaran dari pemerintah provinsi (pemprov) untuk penanganan bencana kekeringan. Sebab, pemkab keterbatasan anggaran. Diketahui, anggaran untuk menangani bencana kekeringan ini sebesar Rp156 juta.
Putut menegaskan, penyaluran bantuan air bersih akan diupayakan secepatnya dilaksanakan. Namun, dia meminta masyarakat untuk tetap hemat air, terutama yang berada di desa yang berstatus kering kritis.
“Intinya kami akan memaksimalkan potensi yang ada, agar supaya suplai air itu secepatnya sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.
Jumlah desa terdampak bencana kekeringan tahun 2023 di Sampang berkurang dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, ada 93 desa yang mengalami kekeringan.
Pewarta: KM70
Redaktur: Sule Sulaiman
