KABAR MADURA | Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menegaskan bahwa pada tahun 2026 tidak akan ada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di seluruh wilayah Kabupaten Sampang.
Hal ini disampaikan sebagai bentuk respons atas menguatnya desakan publik yang ingin pilkades tetap digelar mengikuti berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala desa.
Menurut H. Idi, pemerintah daerah membutuhkan perencanaan yang matang sebelum menggelar pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Hal itu mencakup penyiapan anggaran serta berbagai strategi pelaksanaan agar proses Pilkades berjalan aman dan optimal.
Dia menyebut, dorongan masyarakat maupun kelompok sipil untuk tetap menggelar Pilkades pada 2026 sebagai bagian dari dinamika wajar dalam kehidupan demokrasi.
“Kita pastikan, pilkades pasti dilaksanakan pada tahun 2027. Tapi, tentunya kita akan menyisihkan dulu anggarannya,” tegasnya, Selasa (25/11/2025).
Dia menjelaskan, penyelenggaraan Pilkades serentak memiliki visi besar untuk menjaga stabilitas wilayah. Dengan penjadwalan yang sama di seluruh desa, potensi gesekan antardesa maupun antarkecamatan dapat ditekan karena seluruh daerah menjalankan proses secara bersamaan.
“Visi jangka panjangnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan minim konflik,” tambahnya.
Sementara itu, Korlap Forum Aktivis Madura (FAM) Mausul Maulana tetap menyoroti keputusan pemerintah daerah tersebut. Pihaknya mendesak Pemkab dan DPRD Sampang agar menyiapkan anggaran dan penjadwalan Pilkades pada 2026 demi menghindari kekosongan kepemimpinan di tingkat desa.
“Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami pastikan akan ada aksi jilid dua dengan massa lima kali lipat dari aksi jilid satu,” ancamnya. (yan/zul)
