KABAR MADURA| PMII Universitas PGRI (UPI) Sumenep sukses menggelar Nonton Bareng (Nobar) dan Diskusi Film Dokumentar “Pesta Babi”, Rabu (13/5/2026).
Bertempat di Cafe Kancakonah Babbalan, Batuan, Sumenep, para mahasiswa dan orang tua berkumpul untuk menyaksikan dan mendiskusikan sebuah film yang memotret timpangnya kehidupan di Papua.
Ketua Komisariat PMII UPI Diky Alamsyah menyampaikan, nobar film dokumentar Pesta Babi merupakan bagian dari rentetan kegiatan kaderisasi. Tujuannya, untuk memupuk intelektualitas baru terhadap anggota dan kader.
“Kegiatan ini sengaja kami buka untuk umum supaya masyarakat sadar bahwa ada ketimpangan sosial yang terjadi di tanah Papua,” ujarnya.
Diky menegaskan, sempat ada aparat kepolisian turut hadir di kegiatan itu. Namun, tidak sampai membubarkan berlangsungnya kegiatan nobar.
“Mereka hanya datang turut memantau jalannya diskusi. Alhamdulillah diskusi berjalan khidmat tanpa gangguan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PC PMII Sumenep Khoirus Soleh menyampaikan film ini menyajikan kegiatan eksploitasi lahan demi kepentingan kaum elit, tanpa melihat siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang dirugikan.
Menurutnya, tindakan pemerintah dalam membuka lahan besar-besaran untuk kepentingan proyek strategis nasional (PSN) tanpa memikirkan bagaimana dampaknya bagi masyarakat adat Papua dan hewan endemik di dalamnya, tergolong kebijakan zalim.
“Ini adalah contoh sistem pemerintahan Indonesia yang kembali mengingatkan kita pada masa kolonialisme,” ujarnya.
Dia juga menambahkan “Pesta Babi”
membuka ruang refleksi kritis tentang bagaimana relasi kuasa pasca-kolonial masih termanifestasi dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam, marginalisasi ruang hidup masyarakat adat, serta minimnya perlindungan negara.
“Diskusi ini sangat penting agar kita di Sumenep tidak hanya memahami teori keadilan sosial, tapi juga mampu mengkontekstualisasikannya ke dalam realitas bangsa yang nyata,” ungkapnya.
Dosen dan Pengamat Kebijakan Publik Wilda Rosaili menyatakan, film “Pesta Babi” mengingatkan dirinya tentang masa kolonialisme yang otoritarian tanpa memikirkan ulang kebijakan yang berbasis kepentingan rakyat. Namun menurutnya, pemerintah mengambil kebijakan atas kepentingan kaum borjuis.
“Film mengajak kita berpikir sejenak tentang penguasa dalam hal ini pemerintah snegara yang masih belum bisa berpihak pada kaum kecil,” tegasnya.
Wilda Rosaili menambahkan bahwa pada masa soeharto dikenal dengan bapak pembangunan namun belum bisa memulihkan kemiskinan ekstrem dan ekonomi masyarakat. Sehingga terjadi krisis moneter.
“Adanya film ini kita harus sadar dalam melihat kekejaman pemerintah terhadap masyrakat adat papua,” tegasnya.
Wilda juga memberikan dorongan kepada mahasiswa, aktivis, pemuda dan masyarakat sipil supaya tidak diam membela hak rakyat, membela kebenaran dan melawan tirani.
Dia juga sempat menyinggung sebuah pemikiran tan malaka kemewahan terakhir seorang pemuda adalah idealisme. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak masyrakat dan aktivis untuk tetap menjaga idealisme dari tangan korporasi.
“Jaga hutan dari tangan orang yang serakah. Setidaknya kita mampu membangun gerakan kolektf dalam mendukung saudara kita di Papua supaya tanah adatnya tidak dijadikan korban atas PSN,” pungkasnya. (*/ara/zul)
