KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan terus mematangkan persiapan program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Namun, proses pencarian lahan masih menjadi tantangan utama. Pasalnya, program tersebut mensyaratkan ketersediaan lahan dengan luas minimal 10 hektare.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan, Akh. Basri Yulianto, mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penjajakan terhadap sejumlah lokasi yang dinilai memenuhi ketentuan tersebut.
“Mencari lahan minimal 10 hektare di Pamekasan susah. Sekarang proses mencari lahan, di mana yang sekiranya minimal lahannya 10 hektare,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).
Basri menjelaskan, kesiapan daerah dalam menyediakan lahan menjadi salah satu faktor penentu realisasi program yang digagas pemerintah pusat itu. Menurutnya, target pembangunan sangat bergantung pada kesiapan teknis yang disiapkan pemerintah daerah.
“Masalah target dari pusat, itu tergantung dari kita persiapannya,” tambah mantan Kepala Dinas Perdagangan (Disperindag) Pamekasan tersebut.
Diketahui, Program Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan bagian dari upaya penguatan pendidikan nasional melalui konsep sekolah modern dan terpadu yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam program ini, pemerintah menyiapkan pembangunan sekolah yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pendidikan dalam satu kawasan terpadu.
Pada tahun 2026, pemerintah pusat disebut menargetkan pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi di berbagai daerah di Indonesia.
Berbeda dengan Sekolah Rakyat, SNT dirancang sebagai sekolah unggulan yang tidak menerapkan sistem asrama dan menyasar peserta didik dari desil 3, 4, dan 5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini juga disebut hadir sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah yang hingga kini masih terjadi. (nur/zul)
