KABAR MADURA | Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Saifudin menyebut, belum menganggarkan pengadaan obat-obatan bagi pelayanan pasien di 21 puskesmas di wilayahnya. Hal ini disebabkan belum adanya alokasi anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Sepertinya tahun ini kita belum dapat jatah penambahan stok obat di Pamekasan, karena belum menerima kepastiannya dari pemerintah,” ungkapnya, Selasa (11/3/2025).
Menurutnya, selama ini ada dua sumber pendanaan dalam pengadaan stok obat di Dinkes Pamekasan. Pertama, anggaran pengadaan bersumber dari dana alokasi umum (DAU) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, dengan anggaran dana mencapai Rp6 miliar per tahun.
Kedua, bersumber dari pemerintah pusat, berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan besaran dana yang dialokasikan sebesar Rp6 hingga Rp8 miliar.
“Kita, setiap tahun mendapatkan dari dua sumber pendanaan. Namun tahun ini kita apes, belum mendapatkan anggaran itu,” tambahnya.
Saifudin menjelaskan, pemenuhan stok obat kesehatan merupakan kebutuhan vital dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau puskesmas setempat untuk menggunakan dana badan layanan umum daerah (BLUD) dalam pemenuhan obat yang dibutuhkan.
“Terpaksa kita memaksimalkan BLUD dengan mengambil dana 10 persen dalam setahun, sekitar Rp5 miliar,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Pakong Abd. Syukur Afandi mengatakan, arahan penggunaan anggaran dari BLUD sudah dijalankan dalam pemenuhan obat di wilayahnya. Namun pihaknya tidak memungkiri kebutuhan obat selama satu tahun belum bisa terpenuhi dengan hanya mengandalkan anggaran BLUD yang telah ditetapkan.
Untuk itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pegawai kesehatan puskesmas setempat untuk menggunakan anggaran jasa pelayanan.
“Yang diarahkan pemerintah itu hanya 10 persen dari BLUD, yakni sarana dan prasarana. Jika itu kurang, kami akan alihkan dana jasa pelayanan yang sumbernya juga dari BLUD melalui rapat koordinasi dengan pihak terkait,” pungkasnya.
Dinkes Pamekasan berjanji akan terus berupaya mendapatkan suntikan dana tambahan dari pemerintah agar pelayanan kesehatan di 21 puskesmas tetap optimal. (KM62/din)
