KABAR MADURA | Capaian target verifikasi dan validasi (Verval) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Pamekasan masih rendah. Padahal, target penyelesaian data sasaran bantuan itu ditargetkan selesai pada akhir Maret 2025.
Koordinator Kabupaten (Korkab) program keluarga harapan (PKH) Pamekasan Lukman Hakim mengatakan, proses verval merupakan upaya pemerintah dalam memastikan data sasaran bantuan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Meskipun secara nasional DTSEN akan diberlakukan pada awal April, progres verval di Pamekasan masih belum maksimal. “Capaian kita masih rendah, dan kemungkinan tidak mencapai target verval 100 persen di bulan ini,” ungkapnya, Senin (24/3/2025).
Menurutnya, selama Maret 2025, terdapat sekitar 190 lebih pendamping PKH yang terus mendatangi ribuan orang yang tercatat dalam daftar penerima bantuan. Data yang diverifikasi mencakup Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), maupun data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Lukman menyebutkan, dari jumlah total 67.245 daftar penerima bantuan, petugas PKH baru berhasil mencapai 28 persen dari target. Rendahnya capaian itu dipengaruhi beberapa faktor, termasuk masyarakat yang sulit ditemui karena musim panen padi, dan seringnya hujan turun.
Lukman meyakini dan berharap pemerintah pusat bisa memberikan waktu tambahan kepada petugas untuk proses verval di bulan berikutnya. “DTSEN merupakan data gabungan dari tiga sumber, meskipun akan diterapkan pada bulan April, kan yang jelas masih menunggu bantuan tahap kedua yang akan dicairkan, yakni sekitar bulan Juni,” tambahnya.
Setelah DTSEN resmi diterapkan, ada kemungkinan beberapa penerima yang sebelumnya mendapatkan bantuan akan dikeluarkan dari daftar penerima. Hal ini, terjadi karena adanya pengetatan dalam validasi data gabungan.
Lukman mengaku akan terus mengupayakan percepatan verval agar bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi terkini masyarakat yang membutuhkan. “Pasti ada yang dikeluarkan, semua itu sudah disampaikan oleh menteri kita secara terbuka,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Mohammad Saedy Romli mengatakan, proses verval seharusnya bisa dilakukan lebih cepat. Selain bisa memenuhi target nasional yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, juga dapat memastikan penerima bantuan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain itu, dia berharap agar petugas PKH yang melakukan verval bisa bekerja secara profesional dalam menentukan calon penerima.
“Kita akan segera panggil dinas terkait untuk dievaluasi. Karena kita juga khawatir terhadap petugas yang kemungkinan terpengaruh oleh politik desa, sehingga tidak mengedepankan penerimanya sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya. (km62/din)
