KABAR MADURA | Komisi I DPRD Sumenep akhirnya angkat suara terkait kelangkaan dan tingginya harga LPG 3 kilogram yang meresahkan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. Mereka memanggil Bagian Perekonomian Setkab Sumenep kemudian terungkap bahwa pasokan dari Pertamina berjalan normal, sehingga ada dugaan praktik curang oleh oknum agen dan subagen.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep Hairul Anwar mendapati temuan paling mencolok adalah praktik penjualan gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi (HET) yang dilakukan oleh sejumlah agen. Tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap regulasi dan semangat subsidi pemerintah untuk masyarakat kecil.
“Pasokan dari Pertamina normal, tidak ada kendala pengiriman dari SPBE ke agen. Tapi di lapangan, masyarakat tetap sulit dapat gas dan harganya melonjak. Ini jelas karena ada yang bermain. Ada agen yang menjual di atas HET, dan ini pelanggaran serius,” kata dia.
Menurutnya, para pengecer di tingkat bawah kecil kemungkinan menjadi pelaku utama karena keterbatasan tempat dan kapasitas. Ditengarai pula, praktik penimbunan atau pengalihan distribusi terjadi di tingkat agen dan subagen.
Pihaknya tidak tinggal diam yakni akan merekomendasikan pencabutan izin usaha terhadap agen maupun sub agen yang terbukti menjual gas di atas HET atau melakukan penimbunan.
“Kami tidak akan mentolerir. Jika ditemukan lagi praktik seperti ini, kami akan dorong pemerintah untuk cabut izin mereka. Gas 3 kg ini disubsidi oleh negara untuk rakyat kecil, bukan untuk dipermainkan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep Dadang Dedy Iskandar membenarkan bahwa secara distribusi, kondisi pasokan gas LPG 3 kg di Sumenep tergolong aman. Menurutnya, kelangkaan hanya bersifat semu karena peningkatan konsumsi pada momen hari besar dan libur panjang.
“Kami sudah pantau langsung di lapangan. Distribusi dari SPBE ke agen berjalan normal. Tidak ada pengurangan kuota,” jelas Dadang.
Namun, sebagai langkah antisipasi atas lonjakan kebutuhan, Pemkab Sumenep telah mengajukan penambahan kuota fakultatif kepada Pertamina. Sebanyak 30.000 tabung tambahan telah disetujui dan mulai disalurkan ke daerah terdampak.
“Kami akan kroscek terus pendistribusiannya, jika ada agen yang bermain nanti akan dicabut izinnya,” pungkasnya. (ara/waw)
