KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan terus mematangkan rencana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat (SR). Hingga kini, tim teknis telah mengantongi empat titik lahan potensial yang tersebar di tiga kecamatan untuk diajukan sebagai lokasi pembangunan.
Ketua Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Pamekasan, Lukman Hakim, menjelaskan bahwa lokasi yang telah disurvei berada di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, kemudian Desa Campor dan Desa Jambringin di Kecamatan Proppo, serta Desa Corong atau Bagong di Kecamatan Galis.
“Dari hasil survei di empat titik itu, semuanya berpotensi memenuhi syarat untuk lahan pembangunan Sekolah Rakyat secara permanen. Namun, target akhir kita memang hanya memilih satu titik terbaik dari empat pilihan yang ada tersebut,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menetapkan sejumlah syarat teknis dalam penentuan lokasi pembangunan SR. Di antaranya, lahan minimal seluas lima hektare, tidak masuk kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta memiliki tingkat kemiringan tanah yang aman.
Selain itu, ketersediaan sumber air bersih juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian lokasi pembangunan sekolah tersebut.
Lukman mengakui, proses pencarian lahan tidak mudah. Pemerintah menghadapi sejumlah kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan lahan non-LSD dengan luas memadai, persoalan tata ruang, hingga negosiasi harga dengan pemilik tanah.
Di tengah proses penentuan lokasi pembangunan, program rekrutmen siswa Sekolah Rakyat di Pamekasan justru mendapat respons tinggi dari masyarakat. Kuota awal sebanyak 30 siswa untuk satu rombongan belajar (rombel) bahkan disebut telah melebihi kapasitas.
Untuk sementara, siswa asal Pamekasan akan menjalani proses belajar di fasilitas Sekolah Rakyat Kabupaten Sampang yang berada di Desa Sejati, hingga gedung permanen di Pamekasan selesai dibangun.
“Untuk sementara waktu, siswa-siswi asal Pamekasan yang terjaring ini akan dititipkan dalam proses pembelajaran di fasilitas Sekolah Rakyat Kabupaten Sampang, tepatnya di wilayah Desa Sejati. Sifatnya hanya sementara,” tambahnya.
Penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak dibuka secara umum, melainkan berbasis data desil 1 dan desil 2 dari Kementerian Sosial. Program tersebut diprioritaskan bagi anak putus sekolah atau lulusan SD dan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan.
Karena itu, Lukman meminta masyarakat yang didatangi pendamping lapangan agar segera mempertimbangkan kesempatan tersebut.
“Syarat masuk ke SR, selain mekanismenya bukan pendaftaran secara umum, ada syarat khusus yakni masuk desil satu dan dua. Jadi kalau didatangi pendamping ya silakan dipertimbangkan untuk bisa masuk sekolah dan jangan terlalu lama-lama untuk ambil keputusan karena ini lebih cepat lebih baik dan siapa yang tepat itu yang akan dapat,” tutupnya. (km96/waw)
