KABAR MADURA | Klaim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang menyatakan distribusi gas LPG 3 kg dalam kondisi aman dipertanyakan publik. Pernyataan Kepala Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Dadang Dedy Iskandar, yang menegaskan tidak terjadi kelangkaan, justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.
Dadang mengaku tidak terjadi kelangkaan, namun ada peningkatan konsumsi masyarakat yang menyebabkan kesan seolah-olah terjadi kekurangan.
“Bisa dikatakan ini bukan kelangkaan. Kami sudah turun langsung ke lapangan bersama tim, melakukan monitoring terhadap agen dan pangkalan. Di sana distribusi gas LPG 3 kg berjalan lancar,” kata Dadang.
Menurutnya, lonjakan konsumsi disebabkan oleh adanya hari besar dan hari libur dalam beberapa pekan terakhir.
“Biasanya masyarakat membeli dua tabung, tapi karena kebutuhan meningkat, mereka membeli sampai empat tabung. Ini yang membuat permintaan naik signifikan,” jelasnya.
Meskipun pemkab menyebut lonjakan konsumsi akibat hari besar sebagai penyebab semu kelangkaan, masyarakat justru mengeluhkan harga gas melon tersebut yang melambung tinggi dan sulitnya mendapatkan tabung di sejumlah titik.
“Saya muter-muter mencari untuk membeli sulitnya minta ampun,” kata Wafi, warga Kecamatan Pragaan.
Sehingga kondisi ini menjadi sorotan tajam dari anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, yang membantah pernyataan sepihak dari pemkab.
“Karena selain harga mahal di atas HET, juga sulit masyarakat mencari atau membelinya. Ini bukan hanya soal konsumsi meningkat, tapi soal lemahnya pengawasan distribusi,” kata politisi senior PPP Sumenep itu.
Klaim tambahan 30.000 tabung LPG yang telah disetujui Pertamina dan mulai disalurkan pun dinilai tidak menyentuh langsung masyarakat bawah yang paling terdampak. Pemkab Sumenep hanya mengatur tata niaga hingga sub agen, tetapi tidak menindak tegas pengecer nakal yang menjual di atas HET Rp18.000.
“Pemkab harus turun langsung, bukan hanya mengandalkan data dari agen. Situasi ini tidak boleh dibiarkan terjadi setiap tahun. Harus ada solusi jangka panjang, bukan sekadar tambal sulam saat ramai keluhan,” pungkasnya. (ara/waw)
