KABAR MADURA | Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Lutfi prihatin terhadap sikap aparatur sipil negara (ASN) yang tidak disiplin dengan menggunakan aplikasi fake GPS (global positioning system) atau GPS palsu, terlebih mayoritas yang bertindak berasal dari profesi guru.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan, sikap tidak disiplin dari ASN perlu menjadi perhatian dinas terkait, supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali di 2025. Menurutnya perlu ada tindakan tegas kepada oknum ASN guru yang berlaku curang dalam menjalankan tugasnya.
“Kalau itu benar terjadi, ke depan jangan sampai terjadi hal serupa, jadi harus ada kontrol yang lebih ekstra yang memungkinkan tidak terjadinya hal seperti itu lagi,” harap Lutfi, Selasa (22/4/2025).
Dia tidak ingin sekedar dievaluasi, namun harus dijatuhkan sanksi tegas. Legislator yang berasal dari Dapil Pamekasan IV itu menilai, yang dilakukan oknum ASN tersebut adalah tindakan tidak terpuji.
“Tidak hanya sekedar dievaluasi, tetapi mereka yang benar melakukan tindak yang kurang terpuji itu harus ada sanksinya,” imbuhnya.
Ketua Dewan Pendidikan Pamekasan M. Sahibuddin juga menyayangkan tindakan kurang disiplin tersebut. Dia juga ingin OPD yang berwenang berani memberikan sanksi yang tegas supaya ada efek jera dan tidak mengulang perbuatannya, atau ada ASN baru yang mencoba menggunakan GPS Palsu itu.
“Jadi harus diperketat lagi, tidak boleh dibobol, memang kelemahan dari digitalisasi begitu, terutama adminnya itu harus diwaspadai betul, mereka harus jujur semuanya,” imbuhnya. (rul/waw)
